Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menyoroti adanya kelebihan kapasitas (overcrowding) yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) Klas IA Makassar. Kepala Divisi Hak Sipil dan Keberagaman LBH Makassar, Abdul Azis Dumpa mengatakan, masalah overcrowding di rutan/lapas memang kompleks, sehingga mengatasinya juga mesti menyeluruh ... Read More

Oleh Edy Kurniawan Advokat Publik YLHBI-LBH Makassar Pengaturan kembali struktur penguasaan tanah yang timpang, atau secara luas dikenal dengan istilah Reforma Agraria. Diyakini sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan agraria. Komitmen pelaksanaan Reforma Agraria terbangun tak lama setelah kemerdekaan Indonesia. Melalui proses panjang (1946-1960), para pendiri republik berhasil mencapai konsensus pada 24 September ... Read More

Oleh: Haswandy Andy Mas, S.H./Direktur LBH Makassar   Perbedaan sikap KPU dan Bawaslu terkait mantan narapidana kasus korupsi yang ikut mendaftar sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) dalam Pemilu 2019, menjadi polemik dan menyita perhatian publik bulan-bulan terakhir. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU No. 20/2018 (PKPU) yang mendorong komitmen moral Partai Politik ... Read More

Oleh: Haswandy Andy Mas (Direktur LBH Makassar)   Pengentasan Kemiskinan Lewat Program Bantuan Hukum (Kritik dan saran terhadap Visi-Misi Pasangan Cagub- Cawagub Provinsi Sulsel) Dari dokumen visi-misi keempat pasangan cagub dan cawagub Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 dan tiga edisi debat yang diselenggarakan oleh KPU, semua pasangan telah menyinggung isu kemiskinan dan berbagai rencana ... Read More

Suatu masa di era Orde Baru, demokrasi saat itu hanya slogan semata. Negara dengan sistematis membungkam yang berbeda dengannya. Agama dan ekspresi keagamaan tak mendapat ruang dalam kehidupan berbangsa, etnis dan golongan didiskriminasikan dengan label yang kejam, dan mereka yang bersuara lantang menentang penguasa akan dihilangkan. Masa setelah reformasi, katanya demokrasi ... Read More

“Warga Negara adalah pemegang Hak (Rights Holder), sementara Negara merupakan pengemban kewajiban” – Duty Barier Reformasi telah berusia 18 tahun, namun ternyata masih ada sebagian warga negara yang belum mendapatkan perlakukan secara wajar. Inilah yang dialami oleh korban peristiwa tahun 1965 beserta keluarganya yang selama ini memikul beban atas perbuatan yang ... Read More

Bagi negara agraris, masalah tanah pada hakikatnya adalah masalah fundamental. Sepanjang sejarah, sejak nenek moyang kita berburu di hutan, mengumpulkan hasil hutan, kemudian bertani sampai kepada bercocok tanam secara menetap, penguasaan dan pemanfaatan tanah seringkali menimbulkan sengketa. Setelah hidup bermasyarakat dan bercocok tanam, maka masalah tanah menjadi masalah yang sangat ... Read More

Sejak wacana tentang lingkungan hidup menjadi pembicaraan dimana – mana, terus meluas ke seluruh dunia dan akhirnya mendorong Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menyelenggarakan United Nation Conference on Human Environmental (UNCHE) di Stokholm, Swedia pada 5 Juni 1972. Hari pembukaan konferensi ini jatuh pada 5 Juni, sejak saat itu hingga ... Read More