CATAHU LBH Makassar 2022: Negara Hipokrit

Negara Hipokrit, dinilai LBH Makassar sangat mewakili gambaran situasi Penegakan Hukum, HAM dan Demokrasi Tahun 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Hipokrit sebagai munafik atau orang yang suka berpura-pura. Negara Hipokrit dengan begitu dapat ditafsir sebagai negara yang sering berpura-pura, tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawabnya. Bagaimana tidak, dalam konstitusi kita telah tegas diatur bahwa […]

KOALISI OMS SULSEL KAWAL PEMILU Membentuk Tim Hukum & Membuka Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu

Kegaduhan yang terjadi dalam tahapan verifikasi peserta Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan terus berlanjut, beberapa Kabupaten/Kota juga telah mengungkap adanya praktek-praktek kecurangan yang terjadi. Kecurangan dilakukan dengan pola—pola intervensi dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh oknum KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang meminta sejumlah Komisioner dan staf Sekretariat KPU di tingkat Kabupaten/Kota untuk merubah data hasil […]

Deklarasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel Kawal Pemilu 2024

Pada hari ini Senin, tanggal 12 Desember 2022, pukul 05.35 WITA, bertempat di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Lembaga Bantuan Hukum Makassar, kami yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan yang terdiri atas gabungan Organisasi Masyarakat Sipil, Individu dan Jurnalis yang memiliki komitmen memperjuangkan hak atas transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pemilu di […]

“RKUHP Tidak Melindungi Perempuan Korban, Malah Menambah Ruang Kriminalisasi

Siaran Pers  Koalisi Rakyat Makassar Tolak RKUHP  “RKUHP TIDAK MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN, MALAH MENAMBAH RUANG KRIMINALISASI” Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) Koalisi Rakyat Makassar melakukan kampanye untuk Menolak Pengesahan RKUHP, serta Mengawal  Implementasi UU TPKS sebagai kebijakan yang lebih melindungi korban. Kampanye dilakukan  di Anjungan Pantai Losari Makassar, pada Minggu, 4 Desember […]

Pernyataan Kabid Humas Polda Sulsel Menyesatkan, Anggota Polisi yang Todongkan Senjata Api Semestinya Dipidana

Tujuan diberikannya kewenangan bagi anggota kepolisian menggunakan senjata api untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum dan menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana tugas dan fungsi kepolisian itu sendiri. Legitimasi memiliki dan menggunakan senjata api bagi aparat kepolisian oleh undang – undang tidak berarti anggota kepolisian bisa secara serampangan menggunakan senjata api yang dikuasainya tersebut, lebih – lebih […]

Penggusuran Paksa Adalah Pelanggaran HAM – Bukan Sekedar Angka, Kami Manusia!

Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang ajukan Warga Bara-Baraya atas putusan Mahkamah Agung (MA) tidak berpihak pada keadilan substantif. Namun tidak ada kata “Menyerah” bagi warga Bara-Baraya melawan proses Peradilan yang tidak memberikan perlindungan bagi Hak Asasi Manusia. Sejatinya tanah yang menjadi incaran “Mafia Tanah” ini, merupakan milik warga Bara-Baraya yang diperoleh […]

Perluasan Akses Bantuan Hukum Inklusif melalui Paralegal Berbasis Masyarakat Desa

12 (dua belas) paralegal yang telah dibekali pada Pelatihan Paralegal Inklusif Berbasis Masyarakat Desa siap memberikan layanan bantuan hukum di kabupaten Bone dan Bulukumba. Pelatihan ini dilaksanakan oleh YLBHI-LBH Makassar pada 07-10 November 2022 di kota Makassar. Pelatihan ini merupakan rangkaian advokasi Perluasan Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas melalui Layanan Hukum Inklusif yang dilaksanakan oleh […]

Lagi! KTT G20 Bungkam Demokrasi

Lagi! KTT G20 Bungkam Demokrasi Mengecam Tindakan Represi & Intimidasi Terhadap Massa Aksi Demonstrasi Tolak G20 di Sulawesi LBH Makassar menerima aduan tindakan penangkapan sewenang-wenang, intimidasi dan teror yang diduga dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap massa aksi “Tolak KTT G20” pada tanggal 15 November 2022. Diduga intimidasi tersebut terkait dengan isu penolakan pertemuan KTT G20 […]

Sidang Pembacaan Tuntutan Pengadilan HAM Peristiwa Paniai 2014: Terdakwa Dituntut Hukuman Paling Minimal, Jalannya Pengadilan HAM Paniai Seperti Yang Diramal

Setelah sidang ditunda selama sepekan, pada hari Selasa, 14 November 2022 persidangan Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai 2014 kembali digelar dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tunggal yakni Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu. Hingga agenda pembacaan tuntutan, kami masih mengamini bahwa Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai 2014 hanyalah formalitas semata […]

Skip to content