Ahad, 21 Juli 2024. Warga Bara-Baraya kembali melakukan aksi unjuk rasa. Hal dilakukan karena adanya informasi (tidak resmi) yang ditemukan oleh Warga bahwa telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk melaksanakan putusan perkara nomor 239/Pdt.G/2019/PN Mks. Penting untuk diketahui bahwa hingga diputusnya perkara ditingkat kasasi, upaya penggusuran ini tidak pernah sama sekali …
Read More »Mediasi Bersama PT. TBG, Warga dan Pemda Minta Tower di Pindahkan
Pinrang, 15 Juli 2024. Warga Kelurahan Tonyamang bersama tim Penasihat Hukum LBH Makassar menghadiri undangan mediasi dan klarifikasi mengenai penolakan tower milik PT. Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Talabangi, Kelurahan Tonyamang. Pertemuan diselenggarakan di ruangan Sekda yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pinrang, pihak PT. TBG, 18 Warga, Kuasa …
Read More »Komnas HAM RI Tinjau Lokasi Lahan Petani Soppeng yang Masuk dalam Klaim Kawasan Hutan
Soppeng, 11 Juli 2024. Pasca pertemuan terkait dengan pelaksanaan pemancangan batas sementara, Komnas HAM RI meninjau lokasi lahan pertanian warga Soppeng yang masuk dalam klaim kawasan hutan. Kegiatan ini dilaksanakan di Baruga Serikat Tani Latemmamala Soppeng yang terletak di Kampung Sewo, Kelurahan Bila, Lalabata, Soppeng. Pertemuan ini dihadiri oleh lebih …
Read More »Kasus Anggota Polda Sulsel Sebagai Terduga Pelaku Kekerasan Seksual, Memasuki Sidang Perdana
Makassar, 2 Juli 2024. Jalan panjang kasus Kekerasan Seksual tahanan Perempuan Polda Sulawesi Selatan yang diduga dilakukan oleh anggota Polisi Polda Sulawesi Selatan akhirnya disidangkan, pada 1 Juli 2024. Sidang dilakukan secara tertutup di ruang sidang Mudjono, Pengadilan Negeri Makassar. Dalam dakwaannya, Tersangka diketahui melakukan pelecehan seksual terhadap korban, secara …
Read More »Petani Panjo’jo Menuntut Perlindungan Hukum atas Lahannya
Takalar, 27 Juni 2024. Pengajuan surat permohonan penerbitan keterangan penguasaan fisik atas tanah dan rekomendasi penerbitan Surat Wajib Pajak di Desa Pa’bentengang Kab. Gowa yang dilakukan oleh empat Petani Panjo’jo yang tinggal di Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Takalar Sulawesi Selatan. Pengajuan surat tersebut adalah respons terhadap berbagai gangguan yang …
Read More »Berkas Dinyatakan Lengkap, Tersangka Pelecehan Seksual Tahanan Polda akan Masuk ke Pengadilan
Makassar, 6 Juni 2024. Sejak dilaporkan pada 22 Agustus 2023 lalu, di SPKT Polda Sulsel, berkas kasus dengan Nomor : LP/B/747/VIII/SPKT/Polda Sulawesi Selatan terkait pelecehan seksual yang dialami tahanan Perempuan Dittahti Polda Sulsel, akhirnya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Makassar, pada 6 Juni 2024. Tersangka selanjutnya ditahan di Rutan Kelas …
Read More »Putusan Hakim Nyatakan Gugatan Terhadap Jurnalis & Narasumber Media Di Makassar Tidak Jelas dan Kabur
Makassar, 22 Mei 2024. Gugatan terhadap dua jurnalis dan media online (inikata.co.id dan herald.id) dan seorang narasumber (Arudini) sebagai turut tergugat telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang dinyatakan dalam persidangan tanggal 21 Mei 2024 di Ruang Sidang Mudjono. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan gugatan para penggugat …
Read More »Tarik Ulur Penanganan Kasus KS Lutim Tidak Memberikan Keadilan Bagi Korban
Makassar, 30 April 2024. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban (AF) di Luwu Timur belum menemui titik terang. Pada tanggal 25 Maret 2024, penyidik telah melakukan pengiriman berkas perkara (Tahap 1) ke Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur untuk selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut. Hal ini berdasarkan Surat Nomor: BP.1/10a/III/Res.1,24/2024/Reskrim. …
Read More »Unfair Trial dalam Kasus Pidana yang Melibatkan Perempuan di Gowa
Gowa, 28 Maret 2024. Upaya banding perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan Majelis Hakim PN Sungguminasa dalam perkara Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sgm dengan terdakwa Nurlaelah, melewati batas waktu permintaan banding yang selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan. Sidang putusan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret …
Read More »Buruh PT. Singvlar Melaporkan Tindak Pidana Pembayaran Upah dibawah Minimum
Makassar, 27 Maret 2024. Buntut dari proses penyelesaian sengketa hak yang tidak menemukan hasil antara kedua pihak yakni Pekerja dengan pihak PT. Singvlar Furniture Indonesia (SFI), padahal Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulsel telah menerbitkan anjuran. Hal tersebut menuai respon sehingga Pekerja PT. SFI melaporkan dugaan tindak pidana Ketenagakerjaan di Polda Sulsel …
Read More »