Proyek Infrastruktur Pemerintah Berimplikasi Pada Pelanggaran HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jokowi-Jusuf Kalla berimbas pada konflik agraria yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Rencana pembangunan tersebut tidak memperhitungkan berbagai aspek negatif yang akan terjadi bila kebijakan tersebut diterapkan. Tapi, dengan alasan untuk kepentingan bersama, prmerintah tetap memaksakan kehendaknya. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran HAM dan konflik horizontal di kalangan masyarakat. Komisi Nasional […]
Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas Belajar Advokasi Publik di LBH Makassar

Sebanyak 16 orang pengurus Law and Society Institute Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menggelar magang di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dari tanggal 31 Mei – 10 Juni 2018. Pada proses magang, para peserta akan diberikan materi terkait dengan kebutuhan yang diharapkan. Selain itu, para peserta magang juga akan diarahkan untuk melakukan pendampingan kasus […]
Diskusi Publik; Implikasi Kodifikasi Terhadap Kejahatan Luar Biasa dan Terorganisir dalam RKUHP

LBH Makassar bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Anti Corruption Commite (ACC) Sulawesi, FIK ORNOP Sul-sel dan WALHI sulsel menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “Implikasi Kodifikasi Terhadap Kejahatan Luar Biasa dan Terorganisir dalam RKUHP” yang dilaksanakan pada 16 April 2018, pukul 13.30-16.30 Wita, bertempat di Unibos Makassar. Diskusi ini dimoderatori oleh Haswandy […]
Workshop Penguatan Kapasitas PK Bapas, Upaya Mengurangi Kepadatan Penghuni Rutan dan Lapas Lewat Restorative Justice

LBH Makassar bekerjasama dengan The Asia Foundation atas dukungan AIPJ2 menyelenggarakan Workshop Perumusan Rekomendasi Stakeholder Model Penguatan Kapasitas PK Bapas Sebagai Upaya Mengurangi Kepadatan Penghuni Rutan dan Lapas, Rabu (28/2). Bertempat di Four Points By Sheraton Hotel Makassar, kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait untuk membahas penanggulangan kepadatan Lapas dan Rutan dengan penerapan restorative justice […]
Pos Bantuan Hukum Kerjasama LBH Makassar dan OBH Sinjai Sosialisasikan Bantuan Hukum Gratis di Rutan Klas II Sinjai

Pos Bantuan Hukum Kerjasama LBH Makassar, LBH Sinjai Bersatu, dan LBH IAIM Sinjai melakukan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Layanan Batuan Hukum Gratis di Rutan Klas II Sinjai, Kamis (15/02). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum terkait hak warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum ketika berhadapan dengan hukum, serta memberikan sosialisasi adanya layanan bantuan hukum […]
Kerjasama Perluasan Layanan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Sinjai, LBH Makassar Bersama OBH di Sinjai Bentuk Pos Bantuan Hukum

Belum meratanya sebaran organisasi bantuan hukum untuk diakses masyarakat tidak mampu menjadi salah satu kendala dalam upaya perluasan layanan bantuan hukum di Sulawesi Selatan. Atas dukungan Tifa Foundation, LBH Makassar bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum (OBH) di Sinjai yakni LBH Sinjai bersatu dan LBH IAIM Sinjai, membentuk Pos Bantuan Hukum di Sinjai. Sebagai daerah yang […]
Upaya Perluasan Akses Layanan Bantuan Hukum di Takalar, LBH Makassar & LBH Takalar Kerjasama Bentuk Pos Bantuan Hukum
Diskusi Publik Hasil Riset Skema Pembentukan, Penerapan dan Dampak Perda Bantuan Hukum di Makassar, Takalar, dan Sinjai
Musyawarah Besar Dua Forum Diskusi Mahasiswa Kecamatan Topoyo (MUBES II FDMT)
FGD Kemitraan Penguatan dan Perluasan Layanan Bantuan Hukum di Prov. Sulawesi Selatan