Pengaduan Online
Search
Close this search box.

Profil

Tentang Kami ●

Sejarah

LBH Makassar didirikan pada tanggal 23 September 1983 oleh para Pengacara dan Advokat PERADIN dan kemudian bergabung dengan YLBHI yang berkantor pusat di Jakarta. Pemberian nama “LBH Makassar” merupakan satu kesatuan, dimana pencantuman nama ibukota propinsi “Makassar”, dahulu “Ujung Pandang” adalah suatu identitas dari semua kantor LBH yang bernaung dibawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) saat ini telah memiliki 18 (delapan belas) kantor cabang di beberapa ibukota propinsi.

Kepemimpinan LBH Makassar oleh seorang Direktur yang sejak pendiriannya terus bergenerasi, diimulai dari M. Ilyas Amin SH (Almarhum) sebagai Direktur Pertama untuk periode 1983-1986. A. Rudiyanto Assapa, SH, L.LM selama dua periode, yakni periode 1986-1989 dan periode 1989-1992. Direktur ketiga adalah Nasiruddin Pasigai, SH. untuk periode 1993-1996, Mappinawang SH, 1997-2004 dan M. Hasbi Abdullah, SH. untuk masa periode 2004 – 2007, Abdul Muttalib, SH periode 2007-2011, Abdul Azis, SH. periode 2011- Mei 2016, 2016 – Agustus 2019 Direktur Haswandy Andy Mas, SH. Sekarang sejak Agustus 2020 hingga Agustus 2024 Muhammad Haedir Menjabat sebagai direktur.

LBH Makassar dalam kerja sehari-hari memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang marginal, rentan dan terpinggirkan. Dalam melaksanakan kerja sehari-hari tersebut, LBH Makassar menggunakan metode Bantuan Hukum Struktural, sebuah metode bantuan hukum yang memandang bahwa persoalan hukum yang banyak dialami oleh masyarakat marginal, rentan dan terpinggirkan, lebih diakibatkan oleh persoalan struktural, sehingga penyelesaiannya seharusnya mendorong perubahan struktural.

Untuk mendorong perubahan struktural, LBH Makassar tidak hanya memberikan pendampingan dalam proses peradilan (kepolisian hingga pengadilan). LBH Makassar dalam mendorong perubahan struktural memadukan antara proses peradilan dengan upaya-upaya lain dalam mendorong perubahan struktural seperti Pendidikan Hukum Kritis kepada masyarakat dalam rangka mengubah budaya hukum masyarakat menuju masyarakat yang lebih kritis dan bersama masyarakat mendorong kebijakan (termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan) dan struktur hukum yang memarjinalkan dan mengekslusi.

Visi
Misi
  1. Terwujudnya suatu suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system);
  2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosudur-prosudur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent institutionalized legal-administrative system);
  3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human rights).
  1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;
  2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
  3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
  4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).
  5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan gender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

Guna mewujudkan visi dan misi, LBH Makassar merumuskan rencana strategis daerah melalui rapat perencanaan strategis daerah; program kerja daerah melalui rapat kerja daerah.

Posisi dan Peran Strategis

  1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat marginal tanpa membedakan latar belakang suku agama dan ras yang bertumpu pada nilai-nilai hukum dan martabat serta hak asasi manusia.
  2. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat baik pada pejabat Negara maupun masyarakat biasa guna tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dan berperan serta aktif dalam penegakan, pembentukan dan pembaruan hukum
  3. Mempengaruhi kebijakan publik yang menentukan terjaminnya hak-hak ekonomi, social, budaya dan hak-hak sipil dan politik. Prasyarat yang mutlak adalah meningkatkan kemampuan dan kepedulian kontrol social bagi kekuatan-kekuatan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak kepada hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil politik, baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
  4. Mengambil peran bersama-sama masyarakat sipil dalam menentukan arah transisi politik dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan gender. Menentukan arah transisi politik berarti memprakarsai dan memanfaatkan ruang publik atas dasar kepentingan masyarakat sipil.
  5. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya gerakan rakyat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan posisi tawar dalam sistem politik makro

Peran strategis utama tersebut kemudian harus diterjemahkan dan dapat diimplementasikan dalam program kegiatan secara sinergis di dalam divisidivisi maupun bidang-bidang kerja.

Skip to content