Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia pengungsi yang tinggal di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Tak terkecuali hak atas persamaan di muka hukum dan hak atas bantuan hukum. Mengingat keberadaan para pengungsi di wilayah dan di tengah masyarakat Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama, membuat pengungsi ... Read More

Sebagian besar masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan belum mengetahui hak – hak hukumnya sebagai warga negara. Kelemahan pengetahuan akan hak – hak hukum ini membuat mereka sangat mudah dijerat oleh hukum, khususnya hukum yang berlaku di sektor kehutanan. Jika terkena jerat hukum, maka dampaknya akan menjalar pada ... Read More

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) dan Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum APIK Indonesia (Asosiasi LBH APIK Indonesia) yang tergabung dalam konsorsium melaksanakan kegiatan Pertemuan Pembuka (Kick Off Meeting) Penguatan Akses Keadilan melalui Organisasi Bantuan Hukum yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercuri Harmoni ... Read More

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mengadakan kegiatan Pelatihan Mitra Pengawas Pemilu dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pemilu terkhusus di provinsi Sulsel. Kegiatan ini dilaksanakan di Swiss-Bhelhotel pada 11-12 Juni 2018. Pelatihan ini dikhususkan untuk Nongovernment Organization (NGO) sebagai peserta yakni LBH Makassar, FIK Ornop, ... Read More

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar telah mengadakan Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama dengan tema “Urgensi Perda Bantuan Hukum Tingkat Provinsi guna Memperluas Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Rentan lainnya di Sulawesi Selatan” yang bertempat di kantor LBH Makassar pada 8 Juni 2018. Kegiatan ini diisi oleh ... Read More

Aktivis Perempuan Mahardhika akan menggelar program yang bertema “Temu Perempuan Muda Melawan Diskriminasi dan Intoleransi”. Perempuan Mhardhika menyampaikan ajakan kepada organisasi, komunitas dan aktivis mahasiswa perempuan di kampus-kampusuntuk menjadi penyelenggara Temu Perempuan Muda yang bertujuan untuk menyatukan gagasan dalam menghadapi beragam diskriminasi dan intoleransi. Dalam melaksanakan agenda tersebut, ... Read More

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jokowi-Jusuf Kalla berimbas pada konflik agraria yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Rencana pembangunan tersebut tidak memperhitungkan berbagai aspek negatif yang akan terjadi bila kebijakan tersebut diterapkan. Tapi, dengan alasan untuk kepentingan bersama, prmerintah tetap memaksakan kehendaknya. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran HAM dan konflik horizontal ... Read More

Sebanyak 16 orang pengurus Law and Society Institute Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menggelar magang di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dari tanggal 31 Mei – 10 Juni 2018. Pada proses magang, para peserta akan diberikan materi terkait dengan kebutuhan yang diharapkan. Selain itu, para peserta magang juga akan diarahkan untuk ... Read More

LBH Makassar bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Anti Corruption Commite (ACC) Sulawesi, FIK ORNOP Sul-sel dan WALHI sulsel menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “Implikasi Kodifikasi Terhadap Kejahatan Luar Biasa dan Terorganisir dalam RKUHP” yang dilaksanakan pada 16 April 2018, pukul 13.30-16.30 Wita, bertempat di Unibos Makassar. Diskusi ini dimoderatori oleh Haswandy Andi Mas (Direktur ... Read More