PERNYATAAN SIKAP
KOMITE KEADILAN UNUK SOPIR TAKSI BANDARA SULTAN HASANUDDIN (KKSB)
“Manajemen PT. Angkasa Pura I terkait Taksi/Rent Car berlaku DISKRIMINATIF”
Dengan dalih ketertiban dan kenyamanan konsumen Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, PT. Angkasa Pura I memberlakukan system manajemen Taksi/Rent Car kepada taksi resmi Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Pemberlakuan system tersebut mengakibatkan ... Read More
Siaran Pers
19
Oct2018
Solidaritas Tolak Penggusuran PK 5
Ketidakadilan berwujud penggusuran itu ada di mana-mana dan akan terus menggerogoti rakyat kecil. Bahkan dalih dan logika penggusuran dibongsai dengan segala bentuk pembenaran dan seolah menjadi hal yang wajar dari rutinitas keseharian kita. Akan tetapi, apapun perbuatan yang bernama penggusuran sesungguhnya adalah bentuk nyata ketidakadilan karena ... Read More
19 October, 2018S4Lm4n
14
Oct2018
Sabtu, 13 Oktober 2018, Mahasiswa Papua di Makassar mengadakan kegiatan Panggung Pembebasan yang bertema “Papua Darurat Kemanusiaan” di Asrama Mahasiswa Papua Jl. Lanto Dg. Pasewang. Selain Mahasiswa asal Papua, kegiatan tersebut dihadiri beberapa orang peserta undangan. Sebelum kegiatan dimulai, pulahan anggota Polisi tidak berseragam, telah berada di Asrama Mahasiswa Papua ... Read More
14 October, 2018S4Lm4n
24
Sep2018
SIARAN PERS YLBHI
Nomor: 247/SK-P/YLBHI/IX/2018
HENTIKAN PENYELEWENGAN REFORMA AGRARIA!
Memperingati Hari Tani Nasional, Indonesia dihadapkan pada kenyataan “hilangnya” satu KK petani setiap menit dari tanah pertanian. Hasil Sensus Pertanian BPS menunjukkan penurunan jumlah petani dari 31,17 juta Rumah Tangga Pertanian (RTP) pada tahun 2003 menjadi 26,13 juta RTP pada tahun 2013. Rata-rata 1 ... Read More
24 September, 2018Rp
19
Sep2018
Hentikan Segala Bentuk Pembungkaman Demokrasi Di Dalam Kampus!!!
Menanggapi Video dan Pemberitaan di salah satu Media:
http://makassar.tribunnews.com/amp/2018/09/18/breaking-news-dosen-fakultas-olahraga-unm-pukul-mahasiswa-dan-wartawan-lihat-videonya.
Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan Oknum Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Makassar (UNM) memukul dan melakukan pengeroyokan terhadap Mahasiswa yang berunjuk rasa menuntut realisasi anggaran kampus unuk sarana dan prasarana, serta penyaluran anggaran lembaga kemahasiswaan. ... Read More
19 September, 2018S4Lm4n
07
Sep2018
Indonesia yang saat ini memasuki fase pesta demokrasi pemilihan calon legislatif baik ditingkat Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Calon legislatif ini merupakan perwakilan dari partai politik yang telah lulus verifikasi untuk maju dalam pertarungan pemilihan calon legislatif. Pemilihan ini sebagai ajang dimana masyarakat memilih calon wakil mereka yang nantinya akan memperjuangkan ... Read More
7 September, 2018Rp
14
Aug2018
Hari ini terdengar lagi kabar kemenangan kecil dari Kabupaten Takalar, setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar mengabulkan gugatan warga Desa Kale Ko’mara, Kab. Takalar melawan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Takalar. Perihal, pembatalan penetapan ganti rugi pembebasan lahan atas pembangunan Bendungan Pamukkulu yang terletak di Desa Kale Ko’mara, Kab. Takalar. ... Read More
14 August, 2018Rp
24
Jul2018
Press Release LBH MAKASSAR
Nomor: 08/SK/LBH-Mks/VII/2018
“Warga Bara-Baraya berhasil Merebut Keadilan,
setelah berjuang bersama pendamping selama 17 Bulan”
Sengketa tanah/ lahan Jalan Abubakar Lambogo (Kampung Bara-Barayya) yang sejak 2017 lalu, diklaim oleh Kodam XIV Hasanuddin (dahulu Kodam VII Wirabuana) sebagai bagian dari lahan okupasi Asrama TNI-AD yang berlanjut di persidangan Pengadilan Negeri ... Read More
24 July, 2018Rp
23
Jul2018
Menjelang Putusan Perkara Nomor : 255/Pdt.G/2017/PN.Mks. yang akan dibacakan pada tanggal 24 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Makassar, antara tergugat warga Bara – Baraya vs. penggugat Nurdin Dg. Nombong & Kodam XIV Hasanuddin yang mengklaim tanah warga sebagai tanah okupasi asrama TNI-AD. Maka bersama ini kami menyampaikan beberapa fakta hukum ... Read More
23 July, 2018Rp
11
Jul2018
Putusan MA tentang Uji Materil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018
Mahkamah Agung dan Advokat Harus Bertanggung Jawab Atas Penyediaan Bantuan Hukum
4 Juli 2018, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Uji Materi tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, yang diajukan oleh sejumlah advokat. Dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan ... Read More
11 July, 2018Rp
Comments
No comment yet.