LBH Makassar bersama Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel dan KPI Sulsel) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Advokasi Perluasan Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas melalui Layanan Hukum Inklusif, Selasa, 20 Juni 2023. Program ini dilaksanakan dengan dukungan Australia Indonesia Partnership

Tahap penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Kabupaten Bulukumba telah dimulai. Pada 20 Maret 2023, LBH Makassar, Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel dan KPI Sulsel) dan AIPJ2 bersama Bappelitbangda Bulukumba menyelenggarakan FGD Penyusunan Draf RAD Penyandang Disabilitas. Kegiatan ini

LBH Makassar bersama Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel dan KPI Sulsel) pada program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 telah melaksanakan pelatihan pemenuhan Akomodasi yang Layak (AYL) untuk Disabilitas berhadapan hukum bagi Penyedia Layanan di Kabupaten Bone dan Bulukumba. Kegiatan

Senin, 13 Maret 2023, LBH Makassar bersama Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel dan KPI Sulsel) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) kembali melanjutkan agenda proses penyusunan Modul Diklat Paralegal bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum

Setelah berhasil mendorong pengesahan Peraturan Bupati (Perbup) Bulukumba Nomor 115 Tahun 2021 tentang  Pemennuhan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, serta Perbup Bone Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyediaan Pelayanan Pedampingan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, LBH Makassar

Rancangan Peraturan Walikota (Perwali) Makassar tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif, mendapatkan masukan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Masukan ini disampaikan dalam kegiatan Fasilitasi yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Sulsel, di Ruang Rapat