Warga Pinrang Menolak Tambang Pasir, Malah di Kriminalisasi
Rabu 15 Maret 2023, belasan warga desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Pinrang secara bersama-sama mendatangi Polsek Duampanua, Pinrang. Mereka hadir untuk memenuhi surat undangan klarifikasi terkait laporan Pidana Pemalsuan Surat berdasarkan Pasal 263 KUHP. Sebelumnya pada tanggal 31 Februari, Warga Desa Bababinanga menginisiasi surat Penolakan aktivitas tambang pasir di muara sungai Saddang. Selanjutnya pada tanggal 3 […]
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel Kawal Pemilu 2024 Adukan Dugaan Kuat Pelanggaran Kode Etik Komisioner KPU Provinsi Sulsel dan KPU Kabupaten Pinrang ke DKPP
Koalisi OMS Sulsel Kawal Pemilu 2024 secara resmi memasukkan aduan melalui email aduan DKPP RI bag.pengaduan@dkpp.go.id, Senin 13 Maret 2023. Pengaduan ini dilakukan terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu pada pelaksanaan Verifikasi Partai Politik di Provinsi Sulawesi Selatan. Koalisi mengadukan 8 orang Penyelengara Pemilu diantaranya adalah komisioner KPU Provinsi Sulsel yakni Faisal Amir, […]
Pernyataan sikap YLBHI dan 18 LBH Kantor pada Hari Perempuan Internasional 2023: Menggugat Negara, Perempuan Angkat bicara!
15000 perempuan pekerja di New York, Amerika Serikat, turun ke jalan pada tahun 1908. Mereka menuntut atas standar upah yang layak, hak untuk memilih dan pemangkasan jam kerja untuk para pekerja. Tahun itu, menjadi sejarah gerakan perempuan yang ada di Dunia. Kemudian, 8 maret 1917, perempuan di Rusia melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut Tanggal […]
Parade Perahu Tolak Reklamasi Lae-Lae
Reklamasi pesisir Makassar dan pulau sekitarnya terus berlanjut. Masih segar dalam ingatan publik, pada tahun 2014, reklamasi yang dipaksakan telah menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berupa penggusuran terhadap 43 kepala keluarga nelayan dan perempuan atas nama pembangunan Center Point Of Indonesia (CPI). Wilayah tangkap nelayan dan perempuan serta berbagai peralatan melaut seperti jaring dan […]
Sikap Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu 2024 Sulsel Pasca Sidang Pembacaan Putusan Bawaslu Sulsel dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Sulsel
Bahwa pada hari jumat 6 januari 2023 majelis Hakim pemeriksa Bawaslu Sulsel telah memutuskan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Selatan, sebagaimana yang termuat dalam putusan nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL./PROV/27.00/XII/2022 yang pada intinya sebagaimana dalam amar putusannya “Menyatakan terlapor (KPU Sulawesi selatan) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata […]
KOALISI OMS SULSEL KAWAL PEMILU Membentuk Tim Hukum & Membuka Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu
Kegaduhan yang terjadi dalam tahapan verifikasi peserta Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan terus berlanjut, beberapa Kabupaten/Kota juga telah mengungkap adanya praktek-praktek kecurangan yang terjadi. Kecurangan dilakukan dengan pola—pola intervensi dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh oknum KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang meminta sejumlah Komisioner dan staf Sekretariat KPU di tingkat Kabupaten/Kota untuk merubah data hasil […]
Deklarasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel Kawal Pemilu 2024
Pada hari ini Senin, tanggal 12 Desember 2022, pukul 05.35 WITA, bertempat di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Lembaga Bantuan Hukum Makassar, kami yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan yang terdiri atas gabungan Organisasi Masyarakat Sipil, Individu dan Jurnalis yang memiliki komitmen memperjuangkan hak atas transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pemilu di […]
Pengadilan HAM Peristiwa Paniai: Bukti Berikutnya Dari Negara Yang Tak Berkutik Melawan Penjahat HAM
Dalam semangat solidaritas terhadap para penyintas dan keluarga korban Peristiwa Paniai 2014, serta di tengah rasa duka atas meninggalnya Yosef Youw (ayah dari Alm. Alpius Youw – korban tewas dalam peristiwa), Koalisi Pemantau Paniai 2014 menganggap vonis bebas terhadap Terdakwa tunggal (Mayor Inf Purn. Isak Sattu) di Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai yang berlangsung di […]
“RKUHP Tidak Melindungi Perempuan Korban, Malah Menambah Ruang Kriminalisasi
Siaran Pers Koalisi Rakyat Makassar Tolak RKUHP “RKUHP TIDAK MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN, MALAH MENAMBAH RUANG KRIMINALISASI” Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) Koalisi Rakyat Makassar melakukan kampanye untuk Menolak Pengesahan RKUHP, serta Mengawal Implementasi UU TPKS sebagai kebijakan yang lebih melindungi korban. Kampanye dilakukan di Anjungan Pantai Losari Makassar, pada Minggu, 4 Desember […]
Pernyataan Kabid Humas Polda Sulsel Menyesatkan, Anggota Polisi yang Todongkan Senjata Api Semestinya Dipidana
Tujuan diberikannya kewenangan bagi anggota kepolisian menggunakan senjata api untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum dan menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana tugas dan fungsi kepolisian itu sendiri. Legitimasi memiliki dan menggunakan senjata api bagi aparat kepolisian oleh undang – undang tidak berarti anggota kepolisian bisa secara serampangan menggunakan senjata api yang dikuasainya tersebut, lebih – lebih […]