DARURAT DEMOKRASI - Pernyataan Sikap Gerakan Rakyat Berdaulat tentang Darurat Demokrasi - Demokrasi kini dipertaruhkan dalam kedaulatan Indonesia, belum lagi hilang dalam ingatan kita bagaimana Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Intelijen dan RUU Kamnas, menuai kecaman oleh masyarakat sipil karena menghalangi hak-hak dasar warga negara dalam melakukan pengawasan dan kontrol sosial serta partisipasi publik ... Read More

PERNYATAAN SIKAP “KECAMAN KERAS ATAS TINDAKAN SEWENANG-WENANG WAKIL KETUA PN MAKASSAR DAN KAPOLRESTABES MAKASSAR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI TANAH JALAN PANDANG RAYA MAKASSAR TANGGAL 12 SEPTEMBER 2014” Berbagai konflik hak atas tanah (lahan) masih terus terjadi, yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Hal mana pada akhir tahun 2013 BPN mencatat bahwa sengketa tanah ... Read More

PERNYATAAN SIKAP Tentang Peringatan 10 Tahun Kematian Pejuang HAM MUNIR “... Mereka merebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketiak kekuasaan.... Apakah akan kita biarkan orang-orang itu tetap gagah..?? Saya kira TIDAK !!! Mereka gagal untuk gagah, mereka gagah hanya di baju. Tapi dalam tubuh mereka ada ... Read More

SIARAN PERS Nomor : 02/SK/LBH-Mks/VIII/2014 “MENGECAM TINDAKAN KEKERASAN (PENEMBAKAN) YANG DILAKUKAN OLEH BRIPKA MUSLIMIN” Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia seolah berjalan di tempat walaupun Pemerintah telah meratifikasi beberapa Peraturan yang mengacu kepada Prinsip dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam rangka untuk melindungi warga Negara dari segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan wewenang, namun ... Read More

PRESS RELEASE No.07 /SK/LBH-Mks/VIII/2014 Tentang Perampasan barang/aset milik pedagang es kelapa muda di Jln. Pettarani (depan kantor Telkom) Kronologi singkat: Pada tanggal 31 Juli 2014 (dua hari setelah lebaran), sekitar pukul 01.00, pemerintah kota Makassar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan perampasan terhadap barang-barang (aset) milik pedangang kaki lima penjual es ... Read More

SIARAN PERS No.06 /SK/LBH-Mks/VII/2014 POSKO PENGADUAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEKERJA/BURUH Menindak lanjuti surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi SE.4/MEN/VI/2014 yang pada intinya mewajibkan kepada semua Perusahaan yang mempekerjakan pekerja untuk membayar Tunjangan Hari Raya kepada pekerja satu minggu sebelum hari raya lebaran, untuk itu kami hendak menyampaikan beberapa hal sebagai ... Read More