Makassar, 18/3/2015 - Pagi begitu bersahabat sebagai tanda alam merestui dan mendukung perjuangan rakyat untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga Negara yang telah sekian lama di rampas oleh Negara. Pagi itu pula menambah semangat serta gairah para pendamping yakni : LBH-Makassar, Walhi-Sul-sel dan Solidaritas Perempuan (SP) dalam melakukan kerja-kerja advokasi terhadap ... Read More
24
Mar2015
17
Mar2015
Koalisi Anti Mafia Hutan menilai perkara yang menjerat Nenek Asyani merupakan bukti bahwasanya UU P3H secara substantif bermasalah. Isi dari UU P3H bertentangan dengan semangat menjerat korporasi besar yang melakukan perusakan hutan.
Download PDF
13
Mar2015
Beberapa waktu terakhir ini, KPK mulai serius dan sistematis melakukan pemberantasan korupsi di sektor sumberdaya alam. Pada tanggal 11 Maret 2013, misalnya sebanyak 12 kementerian lembaga (K/L) menandatangani nota kesepakatan rencana aksi bersama (NKB) tentang percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia untuk mendorong harmonisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam; ... Read More
11
Mar2015
Saya agak “merinding dan bergetar” ketika Panitia “SENI lawan KORUPSI” yang digagas oleh Kolega Pegiat Seni serta Seluruh Pendukung Seni Lawan Korupsi meminta saya untuk bicara soal “Daurat Korupsi”.
Apa saya pantas untuk bicara yang kemudian disebut sebagai ORASI dalam forum yang “luarbiasa” ini; Apa benar, Indonesia, situasinya sudah begitu darurat ... Read More
10
Mar2015
Sehubungan dengan adanya proyek pembangunan Hanggar Bandara yang ambruk dimana dalam proyek tersebut terdapat beberapa pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja, maka LBH Makassar perlu menyampaikan beberapa hal kepada khalayak khususnya perusahaan yang bertanggungjawab atas kecelakaan kerja terkait hak-hak tenaga kerja. Berikut pernyataan kami selengkapnya :
Download PDF
05
Mar2015
85 organisasi masyarakat sipil anti-korupsi, SAPU Koruptor yang telah bertemu Pimpinan KPK, Taufikurrahman Ruki, Johan Budi SP, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja pada 27 Februari 2015 lalu menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan KPK. Berikut pernyataan mosi tidak percaya selengkapnya :
Download PDF
05
Mar2015
Sengkarut KPK vs Polri terus menyita pikiran dan perhatian publik.... Jalan keluar dari kekisruhan pun bermunculan, diantaranya lewat penggunaan hak imunitas pimpinan KPK dan forum previlegitum. Keduanya pasti akan kontroversil tapi diharapkan lebih memiliki kepastian hukum dan konstitusional.
Download PDF
27
Feb2015
(Koalisi Nasional Gerakan Anti Korupsi melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK)
Menyikapi sikap Presiden RI dan situasi darurat pemberantasan korupsi, maka kami perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil berupa 125 individu dari 85 organisasi dari Aceh sampai Papua yang berkumpul dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Antikorupsi menyelenggarakan pertemuan nasional. Dari pertemuan tersebut disepakati untuk menyatakan ... Read More
26
Feb2015
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi sejak awal mengingatkan bahwa pengangkatan pelaksana tugas pemimpin KPK yang meragukan integritas dan rekam jejak anti korupsinya, akan memicu konflik kepentingan yang besar karena kekuatan politik anti-KPK akan masuk dan melemahkan lembaga anti rasuah ini.
Koalisi ini menyatakan bahwa selain Taufiqurrahman Ruki, pelaksana tugas pimpinan KPK ... Read More
22
Feb2015
Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menganggap, dengan pelantikan PLT Pimpinan KPK, Presiden Joko Widodo secara sadar atau tidak telah mengantarkan lembaga antikorupsi yang sekarat ini menuju kematian. Penempatan PLT yang memiliki track record buruk dan berpotensi konflik kepentingan akan melumpuhkan KPK dari dalam dan menjadikannya alat kepentingan politik dan perlindungan ... Read More