DARURAT DEMOKRASI – Pernyataan Sikap Gerakan Rakyat Berdaulat tentang Darurat Demokrasi – Demokrasi kini dipertaruhkan dalam kedaulatan Indonesia, belum lagi hilang dalam ingatan kita bagaimana Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Intelijen dan RUU Kamnas, menuai kecaman oleh masyarakat sipil karena menghalangi hak-hak

PERNYATAAN SIKAP “KECAMAN KERAS ATAS TINDAKAN SEWENANG-WENANG WAKIL KETUA PN MAKASSAR DAN KAPOLRESTABES MAKASSAR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI TANAH JALAN PANDANG RAYA MAKASSAR TANGGAL 12 SEPTEMBER 2014” Berbagai konflik hak atas tanah (lahan) masih terus terjadi, yang cenderung terus meningkat setiap

PERNYATAAN SIKAP Tentang Peringatan 10 Tahun Kematian Pejuang HAM MUNIR “… Mereka merebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketiak kekuasaan…. Apakah akan kita biarkan orang-orang itu tetap gagah..?? Saya kira TIDAK !!! Mereka

SIARAN PERS Nomor : 02/SK/LBH-Mks/VIII/2014 “MENGECAM TINDAKAN KEKERASAN (PENEMBAKAN) YANG DILAKUKAN OLEH BRIPKA MUSLIMIN” Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia seolah berjalan di tempat walaupun Pemerintah telah meratifikasi beberapa Peraturan yang mengacu kepada Prinsip dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam rangka

PRESS RELEASE No.07 /SK/LBH-Mks/VIII/2014 Tentang Perampasan barang/aset milik pedagang es kelapa muda di Jln. Pettarani (depan kantor Telkom) Kronologi singkat: Pada tanggal 31 Juli 2014 (dua hari setelah lebaran), sekitar pukul 01.00, pemerintah kota Makassar melalui Satuan Polisi Pamong Praja

SIARAN PERS No.06 /SK/LBH-Mks/VII/2014 POSKO PENGADUAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEKERJA/BURUH Menindak lanjuti surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi SE.4/MEN/VI/2014 yang pada intinya mewajibkan kepada semua Perusahaan yang mempekerjakan pekerja untuk membayar Tunjangan Hari Raya kepada pekerja satu