Hak Atas Kota
Proyek reklamasi wilayah pesisir untuk kepentingan pembangunan Centre Point of Indonesia dan rencana swastanisasi PD Parkir Makassar Raya adalah 2 model pembangunan yang gagal mengidentifikasi kebutuhan warga kota. Dua program pembangunan ini sama sekali bukan untuk kepentingan/kebutuhan warga. (Tulisan ini sebelumnya dimuat di harian Tribun Timur edisi Kamis, 11 Juni 2015) Download PDF
DARURAT KORUPSI KAH? Sebuah Orasi Bambang Widjojanto
Saya agak “merinding dan bergetar” ketika Panitia “SENI lawan KORUPSI” yang digagas oleh Kolega Pegiat Seni serta Seluruh Pendukung Seni Lawan Korupsi meminta saya untuk bicara soal “Daurat Korupsi”. Apa saya pantas untuk bicara yang kemudian disebut sebagai ORASI dalam forum yang “luarbiasa” ini; Apa benar, Indonesia, situasinya sudah begitu darurat korupsi sehingga kalangan Pegiat […]
Menimbang Hak Imunitas dan Forum Previlegitum
Sengkarut KPK vs Polri terus menyita pikiran dan perhatian publik…. Jalan keluar dari kekisruhan pun bermunculan, diantaranya lewat penggunaan hak imunitas pimpinan KPK dan forum previlegitum. Keduanya pasti akan kontroversil tapi diharapkan lebih memiliki kepastian hukum dan konstitusional. Download PDF
Mengutamakan Lebenswelt
Bila ditarik ke dalam terma politik dan hukum Indonesia, maka secara sederhana, lebenswelt dapat diartikan sebagai nilai luhur-filosofis yang mengkristal menjadi butir-butir Pancasila. Pembentukan lebenswelt (Pancasila) ini pun selaras dengan rumusan yang diajukan Habermas, yakni konsensus intersubjektif yang rasional, saling pengertian, serta nirkekerasan … Download PDF
Fadly dan Problem Demokrasi Kita
Demokrasi adalah from the people, by the people, and for the people. Begitulah adigium masyhur yang dilontarkan Abraham Lincoln. Walaupun sebetulnya Lincoln agak munafik ihwal gagasannya ini. Lincoln sendiri sesungguhnya adalah seorang bangsawan/sipil borjuis yang berbicara tentang demokrasi dan kebebasan dengan motif tertentu agar budak-budak kulit hitam/negro atau warga Afro Amerika (Malcom X menggunakan istilah […]
Keadilan Bagi Korban: Menagih Komitmen Pemerintahan Baru
Di babak awal perhelatan Pilpres lalu, Joko Widodo-Jusuf Kalla memasukkan isu HAM, khususnya dalam kaitan pelanggaran HAM masa lalu, ke dalam dokumen visi misi mereka. Dalam sembilan agenda prioritas, pada akhir poin ke-empat, di sana tertulis “…serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu“. Meski tidak begitu detail menjelaskan bagaimana […]
Membela Aksi Mahasiswa Makassar
Sejak beredar desas-desus tentang rencana kenaikan harga BBM pada pertengahan Oktober lalu, mahasiswa Makassar meresponnya dengan berbagai bentuk aksi. Dari yang paling soft seperti teatrikal, sampai yang menurut istilah orang kebanyakan disebut sebagai aksi anarkis. Media, seperti biasa akan membingkai pemberitaan yang menonjolkan sisi rusuhnya. Pemberitaan tidak berimbang ini pun segera disambut para komentator dengan […]
LBH Dalam Arus Gerakan Bantuan
Secara terminologi, bantuan hukum dapat diartikan dalam beberapa arti seperti : Free or inexpensive services of an attonery; the services available for “people” who are unable to afford the cost of the lawyer: disadvantage atau insufficient financial capacity. Sedangkan menurut UU No. 16 tahun 2011, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan […]
BBM Naik Harga, NKRI Harga(nya) MATI
Negara adalah manifestasi dari kehendak rakyat yang menginginkan adanya norma dan aturan yang akan dijalankan oleh orang – orang yang mendapat mandat langsung dari rakyat untuk melindungi kepentingan mereka bersama. Negara lahir atas kehendak rakyat, begitupun dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena kehendak bersama rakyat Indonesia. Maka, Sudah sepatutnya Negara Indonesia melindungi kepentingan rakyat […]
Sejarah LBH Ujung Pandang (LBH Makassar)
Sejarah pembentukan LBH Ujung Pandang tidak bisa dipisahkan dari sejarah kelahiran Persatuan Advokad Indonesia (Peradin) di kota ini, sebab organisasi profesi tempat berhimpunnya pada advokad -yang sekarang berganti nama menjadi Ikadin- inilah yang memfasilitasi pembentukan LBH Ujung Pandang baca selengkapnya: Download PDF