Hak Atas Kota

Home Publikasi Opini Hak Atas Kota

Proyek reklamasi wilayah pesisir untuk kepentingan pembangunan Centre Point of Indonesia dan rencana swastanisasi PD Parkir Makassar Raya adalah 2 model pembangunan yang gagal mengidentifikasi kebutuhan warga kota. Dua program pembangunan ini sama sekali bukan untuk kepentingan/kebutuhan warga.

(Tulisan ini sebelumnya dimuat di harian Tribun Timur edisi Kamis, 11 Juni 2015)

Hak-Atas-Kota

Download PDF

/ Opini

Related Posts

Read More
Siaran Pers Kasus DO Mahasiswa Stikes Mega Rezky Makassar
Read More
Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo Mengenai Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Di Panti-Panti Sosial Dari Pandemi COVID-19
Read More
[Pers Rilis YLBHI – LBH Se-Indonesia] Tentang Penggusuran Paksa Warga Temon, Kulon Progo, Yogyakarta
Read More
“Adalagi Yang Mati” Buruknya Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Smelter Bantaeng Koalisi Advokasi Kawasan Industri Bantaeng
Read More
LBH Makassar bersama Bappelitbangda Bulukumba Mulai Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas kab. Bulukumba
Read More
Press Release Seminar & Lokakarya: Membangun Sinergitas antar Stakeholder dalam Mewujudkan Layanan Peradilan yang Inklusi bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Kab. Bone
Read More
Akhirnya Tiga Petani Soppeng Divonis Bebas. Bagaimana Ceritanya?
Read More
Catatan Akhir Tahun 2014 LBH Makassar “Anomali Penegakan Hukum dan HAM di Sulsel”

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *