CATAHU LBH Makassar 2022: Negara Hipokrit
Negara Hipokrit, dinilai LBH Makassar sangat mewakili gambaran situasi Penegakan Hukum, HAM dan Demokrasi Tahun 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Hipokrit sebagai munafik atau orang yang suka berpura-pura. Negara Hipokrit dengan begitu dapat ditafsir sebagai negara yang sering berpura-pura, tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawabnya. Bagaimana tidak, dalam konstitusi kita telah tegas diatur bahwa […]
CATAHU YLBHI-LBH Makassar Tahun 2021: Negara Keluar Jalur
Tahun ini LBH Makassar kembali membuat Catatan Akhir Tahun, untuk memberikan gambaran situasi penegakan Hukum, HAM dan Demokrasi di Sulawesi Selatan. LBH Makassar menganggap konsep Negara Hukum yang diterapkan telah Keluar Jalur. Dimana Negara yang memiliki kewajiban melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak berjalan semestinya. Hal ini dapat terlihat dari potret […]
CATAHU 2020 LBH Makassar: Negara Hukum Diokupasi
Tahun 2020, kita melewati hari-hari yang kelam penuh dengan kekerasan dan kriminalisasi terhadap mahasiswa/pelajar, petani dan nelayan. Tahun 2020 LBH Makassar menerima 188 permohonan bantuan hukum, 174 kasus diterima, dan 14 kasus ditolak. Dari kasus tersebut terdapat 114 kasus atau yang berdimensi struktural atau terdapat relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku. Berdasarakan sebaran […]
Jaminan Hak Kepemilikan & Akses Pengelolaan SDA Kian Tercabut
Catatan Akhir Tahun Kepala Divisi Tanah dan Lingkungan Hidup LBH Makassar “Jaminan Hak Kepemilikan & Akses Pengelolaan SDA Kian Tercabut” oleh Edy Kurniawan, S.H. Baca selengkapnya:
Catatan Akhir Tahun: Keadilan dan Demokrasi Tahun 2016; Negara Balik Badan
Tingginya tingkat permohonan bantuan hukum setiap tahunnya dan sadarnya akan pentingnya Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Marginal lainnya (Difabel, Komunitas Adat, Aliran Agama dan Etnis Minoritas tertentu, LGBT, dan komunitas lainnya) serta petingnya dalam peningkatan kualitas layanan, maka dalam rentang waktu sejak tahun 2013 sampai 2016 LBH Makassar telah berhsil meningkatkan jumlah Advokat […]
Catatan Akhir Tahun : Penegakan Hukum dan HAM 2015, DIBEGAL!!
Pada konteks bernegara, terminologi begal, mulai “naik kelas”. Saat ini pengistilahan begal bukan saja mengarah pada kejahatan kelas lumpen, tapi juga kejahatan “kerah putih”. Fakta ini dapat dilihat pada implikasi situasi saat ini. Bahkan, pembegalan oleh kerah putih justru jauh lebih berbahaya dibanding begal lumpen. Sehingga sangatlah tepat bila “begal” dapat menggambarkan perilaku korup penyelenggara […]
Catatan Akhir Tahun 2014 LBH Makassar “Anomali Penegakan Hukum dan HAM di Sulsel”
Potret penegakan hukum dan HAM tahun 2014 menggambarkan adanya anomali dari Negara lewat Pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam konteks HAM. Hal ini terjadi terutama di institusi pemerintah, institusi penegak hukum dan warga negara itu sendiri. Pada institusi pemerintah masih sangat mengandalkan sikap live servis dalam memenuhi kebutuhan dasar warga. Dibawah ini merupakan dokumen lengkap Catatan […]