Menanggapi Rilis Humas Polres Gowa Sulawesi Selatan (01/10/2019) terkait tindakan aparat Polres Gowa yang melakukan Pemeriksaan dan memasukkan Identitas Para Siswa yang ikut demonstrasi di Fly-Over Makassar dalam Sistem Pencatatan Kepolisian, LBH Makassar dengan ini memberikan pernyataan sebagai berikut :
Bahwa Menginisiasi dan melakukan atau ikut serta melakukan demonstrasi atau … Read More
Hidup Rakyat… Hidup Rakyat… Hidup Rakyat….!!
Saat ini di era Presiden Jokowi-JK yang berkolaborasi bersama Legislatif DPR, UU Pokok Agraria kembali mendapat ancaman oleh kelompok oligarki, privat, pemodal dan pengusung status quo dengan mendorong pengesahan RUU Pertanahan yang akan melegitimasi perampasan tanah-tanah rakyat yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dan … Read More
Rilis Pernyataan Sikap
Aliansi Bantuan Hukum Anti Kekerasan
“Hentikan Segala Bentuk Brutalitas Aparat dan Pembungkaman Demokrasi”
#RebutDemokrasiSejati #ReformasiDikorupsi #HentikanKekerasan #LindungiRakyat
Aksi demonstrasi sepanjang bulan September 2019 di berbagai kota besar di Indonesia termasuk di Makassar terus mengalami eskalasi kekerasan dan berakhir dengan aksi brutal dan represif dari aparat kepolisian. Para demonstran terus dipaksa berhadapan … Read More
Belum kering keringat perjuangan, warga Bara-Baraya kembali digugat oleh Nurdin Dg. Nombong yang mengaku pemilik tanah yang saat ini dikuasai oleh warga, berdasarkan nomor perkara : 239/Pdt.G/2019/PN Mks., tertanggal 10 Juli 2019. Dg. Nombong kembali melibatkan Pangdam XIV Hasanuddin sebagai pihak dalam perkara ini. Sebelumnya, pada tahun 2017 Dg. Nombong … Read More
Berdasarkan laporan Setara Institute, Sulawesi Selatan masuk dalam zona merah terkait dengan tindakan intoleransi keagamaan. Kelompok intoleran dan jumlah pelanggaran kebebasan beragama cukup banyak, actor pelanggar dan potential offender yang ada di Sulsel cukup terorganisir bahkan kebijakan pemerintah yang restriktif. Setara institute juga melaporkan bahwa dalam hal toleransi beragama, Makassar … Read More
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP), yang menyangkut hajat hidup orang banyak saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah. Tanpa mempertimbangan kualitas RUUP dan situasi agraria saat ini, pembuat undang-undang (DPR RI dan Pemerintah) tetap bersikukuh mengesahkan RUUP. Sementara itu, Indonesia tengah mengalami 5 (lima) pokok krisis agraria, yakni: … Read More
Pemenuhan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) merupakan tanggungjawab penuh dari Pemerintah, baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, dengan demikian seyogyanya Pemerintah memperlihatkan komitmennya dalam pemenuhan HAM tersebut. Korupsi merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pemenuhan dari HAM itu sendiri. Secara kelembagaan sebagai amanat dari reformasi, melalui UU Nomor 30 Tahun … Read More
Pada Juli 2019, anggota DPR mengumumkan bahwa Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana (RKUHP) sudah diselesaikan 99%. RKUHP yang digadang-gadang menjadi peraturan yang bisa mengikat jati diri bangsa. Bahkan DPR terkesan terburu-buru menutup semua jalur diskusi dengan masyarakat sipil untuk memberikan usulan perubahan. RKUHP bukanlah peraturan yang hanya menyasar satu ataupun … Read More
LBH-YLBHI memandang situasi akhir-akhir ini adalah saat genting bagi seluruh rakyat Indonesia terkait upaya pemberantasan korupsi. Turunnya Soeharto dan reformasi 1998 adalah tonggak perlawanan terhadap korupsi. Tetapi saat ini upaya pemberantasan korupsi yang diperjuangankan lebih dari 21 tahun terancam dirampas.
Pelemahan itu terindikasi berjalan melalui dua jalur secara bersamaan yaitu memilih … Read More
Salam Anti Korupsi
Dalam perjalanan seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 ini telah menuai banyak kritik terhadap kinerja panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK, sebaiknya panitia seleksi penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sipil. Panitia seleksi dalam proses kerja yang dilakukan di dalam banyak hal tidak mendengar/mempertimbangkan masukan publik.
Panitia seleksi calon pimpinan … Read More