Category: Press Release

PRESS RELEASEPENGHANCURAN LAHAN PERKEBUNAN DAN PERSAWAHAN MILIK PETANI PARANGLUARA, POLONGBANGKENG, KABUPATEN TAKALAR OLEH PTPN XIV PABRIK TEBU TAKALAR DAN BRIMOB POLDA SULSELBAR … Read More

Solidarity Festival (SOLFEST) yang akan dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat Demokratik (KAMRAD) ini merupakan bagian dari rencana besar kerja advokasi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak demokratik dan hak asasi manusia yang hingga saat ini belum … Read More

Sehubungan dengan agenda sidang lanjutan gugatan warga rembang atas izin penambangan kawasan karst PT Semen Indonesia, maka akan digelar aksi solidaritas nasional di berbagai kota di Indonesia. Makassar sebagai salah satu kota yang akan menggelar aksi tanggal 2 April … Read More

Sehubungan dengan diadakannya Musyawarah Nasional (MUNAS) PERADI yang akan diadakan di Makassar pada tanggal 26-28 Maret 2015, maka LBH Makassar bersama dengan alumni menyatakan sikap bahwa sudah sepantasnya MUNAS memberikan ruang kepada seluruh advokat untuk berpartisipasi untuk memberikan penghormatan … Read More

Koalisi Anti Mafia Hutan menilai perkara yang menjerat Nenek Asyani merupakan bukti bahwasanya UU P3H secara substantif bermasalah. Isi dari UU P3H bertentangan dengan semangat menjerat korporasi besar yang melakukan perusakan hutan…. Read More

Sehubungan dengan adanya proyek pembangunan Hanggar Bandara yang ambruk dimana dalam proyek tersebut terdapat beberapa pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja, maka LBH Makassar perlu menyampaikan beberapa hal kepada khalayak khususnya perusahaan yang bertanggungjawab … Read More

85 organisasi masyarakat sipil anti-korupsi, SAPU Koruptor yang telah bertemu Pimpinan KPK, Taufikurrahman Ruki, Johan Budi SP, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja pada 27 Februari 2015 lalu menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan KPK. … Read More

 
(Koalisi Nasional Gerakan Anti Korupsi melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK)
Menyikapi sikap Presiden RI dan situasi darurat pemberantasan korupsi, maka kami perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil berupa 125 individu dari 85 organisasi dari Aceh sampai Papua yang berkumpul dalam … Read More

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi sejak awal mengingatkan bahwa pengangkatan pelaksana tugas pemimpin KPK yang meragukan integritas dan rekam jejak anti korupsinya, akan memicu konflik kepentingan yang besar karena kekuatan politik anti-KPK akan masuk dan melemahkan lembaga anti rasuah … Read More

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menganggap, dengan pelantikan PLT Pimpinan KPK, Presiden Joko Widodo secara sadar atau tidak telah mengantarkan lembaga antikorupsi yang sekarat ini menuju kematian. Penempatan PLT yang memiliki track record buruk … Read More