Makassar 22/2/2015 – Dalam rangka menegaskan komitmen mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini tengah dilemahkan melalui kriminalisasi, intimidasi, dan teror, oleh kelompok-kelompok kepentingan yang anti pemberantasan korupsi, berbagai elemen organisasi rakyat, mahasiswa, NGO, yang tergabung dalam Masyarakat Anti

Makassar 10/2/2015 – Semakin banyaknya kasus-kasus berdimensi Hak Asasi Manusia (HAM), terutama kasus kekerasan aparat keamanan, yang ditangani oleh LBH Makassar membutuhkan peningkatan kapasitas para Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) terkait metode-metode advokasi yang efektif dan efisien, dalam penanganannya. Oleh karena

Makassar – Kebutuhan akan peningkatan kapasitas lembaga anggota FIK ORNOP Sulsel menyangkut pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) program dirasakan semakin besar. Oleh karena itu, FIK ORNOP Sulsel baru-baru ini mengundang lembaga-lembaga jaringan se Sulselbar untuk mengikuti

Drama Perseturuan antara para Petinggi Penegak Hukum semakin memburuk. Awalnya, konflik ini diduga terkait pencalonan Budi Gunawan (BG) oleh Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri. Beberapa kelompok kepentingan diduga memobilisasi kekuatan untuk melawan institusi KPK yang pada saat hampir bersamaan menetapkan

Makassar 23/1/2015, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar bersama 15 elemen organisasi gerakan menggelar aksi keprihatinan atas penangkapan wakil ketua KPK yang juga alumni LBH Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri. Aksi ini digelar di bawah jembatan Fly Over Makassar mulai

Makassar, 9 Januari 2015, LBH Makassar dengan dukungan masyarakat dampingan, aktivis mahasiswa dan NGO serta organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, telah memulai pembangunan gedung sekolah rakyat. Gedung Sekolah Rakyat ini dibangun di tengah-tengah permukiman warga tepatnya di Jalan Beringin Timur