Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menganggap, dengan pelantikan PLT Pimpinan KPK, Presiden Joko Widodo secara sadar atau tidak telah mengantarkan lembaga antikorupsi yang sekarat ini menuju kematian. Penempatan PLT yang memiliki track record buruk dan berpotensi konflik kepentingan akan melumpuhkan

Pasca Jokowi bersikap, Mars Sulsel berpandangan bahwa Presiden belum benar-benar terlihat sedang dan akan menyelamatkan KPK dari upaya kriminalisasi. Setelah 2 pimpinan KPK yang diberhentikan sementara dijadikan tersangka, dan 2 lainnya masih berstatus terlapor, 21 orang penyidik KPK sedang dalam

Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Sulsel yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat maupun kemahasiswaan menggelar aksi “sapu koruptor” di persimpangan Jalan AP Pettarani, Jalan Urip Sumihardjo dan Jalan Tol Reformasi, Makassar, Senin, 16 Februari, sekitar pukul 10.00 wita. Aksi itu digelar

  Sepanjang tahun 2014 lalu, LBH­ Makassar mencatat sebanyak 52 warga sipil yang telah menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Kini memasuki tahun 2015, tindakan represif aparat kepolisian kembali terjadi. Kali ini, anggota Brimob yang berulah, melakukan penyiksaaan terhadap 2

Persidangan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) yang ditangkap dalam aksi menentang rencana penaikan harga BBM pada November 2014 lalu, diwarnai oleh aksi demonstrasi mahasiswa. Aksi ini dimaksudkan sebagai aksi solidaritas dan dukungan moril kepada para terdakwa. Aksi dari Solidaritas Mahasiswa

Sehubungan dengan kondisi perjuangan anti korupsi di Indonesia yang sedang menghadapi “ujian berat” dari berbagai “kelompok kepentingan”, maka beberapa organisasi dan lembaga anti korupsi yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi Indonesia, mengeluarkan pernyataan sikap. Berikut pernyataan sikap lengkapnya : Download