Sehubungan dengan diadakannya Musyawarah Nasional (MUNAS) PERADI yang akan diadakan di Makassar pada tanggal 26-28 Maret 2015, maka LBH Makassar bersama dengan alumni menyatakan sikap bahwa sudah sepantasnya MUNAS memberikan ruang kepada seluruh advokat untuk berpartisipasi untuk memberikan penghormatan terhadap

Koalisi Anti Mafia Hutan menilai perkara yang menjerat Nenek Asyani merupakan bukti bahwasanya UU P3H secara substantif bermasalah. Isi dari UU P3H bertentangan dengan semangat menjerat korporasi besar yang melakukan perusakan hutan. Download PDF

Sehubungan dengan adanya proyek pembangunan Hanggar Bandara yang ambruk dimana dalam proyek tersebut terdapat beberapa pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja, maka LBH Makassar perlu menyampaikan beberapa hal kepada khalayak khususnya perusahaan yang bertanggungjawab atas kecelakaan kerja terkait hak-hak tenaga kerja.

85 organisasi masyarakat sipil anti-korupsi, SAPU Koruptor yang telah bertemu Pimpinan KPK, Taufikurrahman Ruki, Johan Budi SP, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja pada 27 Februari 2015 lalu menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan KPK. Berikut pernyataan mosi tidak percaya selengkapnya

  (Koalisi Nasional Gerakan Anti Korupsi melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK) Menyikapi sikap Presiden RI dan situasi darurat pemberantasan korupsi, maka kami perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil berupa 125 individu dari 85 organisasi dari Aceh sampai Papua yang berkumpul dalam Konsolidasi

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi sejak awal mengingatkan bahwa pengangkatan pelaksana tugas pemimpin KPK yang meragukan integritas dan rekam jejak anti korupsinya, akan memicu konflik kepentingan yang besar karena kekuatan politik anti-KPK akan masuk dan melemahkan lembaga anti rasuah ini.