Siaran Pers “Turunkan Alat Peraga Partai dan Caleg yang Melanggar Aturan” (LBH-MAKASSAR dan PARALEGAL PEMILU Kota Makassar) Makasar, 16 januari 2014 Pemilihan Umum sebagai sarana Pelaksanaan kedaulatan Rakyat perlu diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi Masyarakat. Pengawasan langsung oleh Masyarakat dalam Pemilu

    Siaran Pers “Paralegal Penegakan Hukum Pemilu Siap Mengawal Pemilu Bersih, Jujur, Adil, dan Profesional” PERLUDEM dan LBH Makasar Makasar, 30 Desember 2013 Penegakkan hukum pemilu adalah salah satu bagian penting yang harus diperhatikan dalam usaha mensukseskan pemilu 2014.

Kekerasan yang bernuansa pelanggaran HAM baik dalam Hak Ekosob maupun Hak Sipol semakin menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2013 ini, pelanggaran HAM dengan tindakan sengaja (by commission), pembiaran (by ommission), maupun melalui pembuatan peraturan (by

KONFERENSI PERS LBH MAKASSAR Nomor : 17/SK/LBH-MKS/XII/2013 tentang PENEMBAKAN WARGA SIPIL DESA BONTOMANGIRING YANG DI LAKUKAN OLEH POLSEK UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA Kronologis kejadian yang diterima tim LBH Makassar Pada hari Sabtu tanggal, 23 November 2013 sekitar jam 14.30 tepatnya

Selama tahun 2011-2013, dalam catatan LBH Makassar setidaknya ada 33 kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat yang dikoordinasi dan disupervisi oleh KPK. Dengan jumlah tersangka sedikitnya sebanyak 74 tersangka/terdakwa. Pada tahun 2011 sebanyak 6 kasus tindak

Pengalaman tiga kali Pemilu paska reformasi belum memberikan pembelajaran bagi penyelenggara pemilu 2014. Beberapa masalah yang muncul dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu 2014, diantaranya mengenai integritas penyelenggara pemilu, transparansi pemilu dan keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya. Ketiga masalah ini menjadi