Dari makna harafiahnya, tirani menggambarkan sebuah negara yang diperintah oleh seorang penguasa yang bertindak sekehendak hatinya, kekuasaan yang dipergunakannya secara sewenang-wenang. Dalam konteks negara hukum, tirani dapat diartikan sebagai tindakan menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara dan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi … Read More

Begal, jika ditinjau secara sosio-kriminologis adalah jenis kejahatan jalanan yang menyasar pengguna jalan. Begal identik dengan tindakan perampasan disertai todongan senjata tajam kepada korban, pada keadaan tertentu, bahkan disertai pembunuhan. Pelaku kejahatan ini rata-rata adalah kelompok miskin kota (lumpen proletariat) yang tidak mendapatkan tempat atau tersisih dari pertarungan memperebutkan ruang-ruang … Read More

Pada konteks bernegara, terminologi begal, mulai “naik kelas”. Saat ini pengistilahan begal bukan saja mengarah pada kejahatan kelas lumpen, tapi juga kejahatan “kerah putih”. Fakta ini dapat dilihat pada implikasi situasi saat ini. Bahkan, pembegalan oleh kerah putih justru jauh lebih berbahaya dibanding begal lumpen. Sehingga sangatlah … Read More

Buku kecil ini merekam perlawanan warga dan para pendukung mereka dalam sengketa tanah di Kassi Kassi, Makassar. Sengketa ini memperhadapkan puluhan keluarga berpendapatan rendah dengan seorang pengusaha besar yang mengklaim tanah hunian mereka.
Kasus ini bergulir sejak akhir 2006 hingga awal 2011, melewati berbagai metode intimidasi dan resistensi, … Read More

Paralegal adalah salah satu aktor dalam pemberdayaan hukum masyarakat lewat Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang selama ini dilakukan oleh YLBHI/ LBH Makassar. Posisi strategis yang dimiliki paralegal selain sebagai agen perubahan di komunitas juga menjadi jembatan menuju akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal. Apalagi paralegal … Read More

Ungkapan Hak Asasi Manusia (HAM) masih relatif baru. Sifat kebaruannya menjadi bahasa sehari-hari nanti pascaperang dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945. Disusul kemudian dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948 yang tidak memiliki unsur mengikat, namun hanya menghimbau secara moral berdasarkan kebiasaan internasional.
Dewan HAM PBB kemudian … Read More

Latar Belakang

Kebijakan bantuan hukum nasional lewat Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah membuka ruang bagi pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal. Kewajiban Negara dalam pemberian bantuan hukum lewat institusinya yakni BPHN dan Kanwil Hukum dan HAM perlu penguatan, termasuk dalam pemberian bantuan hukum pidana bagi … Read More

Kota untuk warga adalah kota yang dibangun dengan memperhitungkan warganya sebagai subjek kolektif yang berdaulat atas kotanya. Karena kota, dengan segala kompleksitasnya yang ada padanya, adalah organisme hidup yang sama sekali tidak sama dengan beton-beton tak bernyawa yang menjadi prioritas pembangunan.

Ia jauh lebih kompleks-dialektis dari sekedar angka-angka dalam pertumbuhan yang … Read More

Pada masa Orde baru, pengadaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) merupakan modus perampasan hak atas Tanah Rakyat. Berbagai perampasan dan pencaplokan tanah-tanah rakyat dengan mengatasnamakan demi kepentingan umum, namun faktanya pembangunan yang dimaksud hanya untuk kepentingan segelintir orang saja pemegang tampuk kekuasaan. Fenomena ini berlaku secara umum dan sebuah fakta … Read More

Agus Salim, umur 31diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 363 KUHP). Kasus ini diadukan oleh orang tua terdakwa ke LBH Makassar. Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari kasus dugaan pencurian televisi yang dilakukan oleh Ocean. Saat menjalani pemeriksaan di Polrestabes Makassar, Ocean mengaku terlibat dalam proses pembobolan brankas … Read More