Modul Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Bantuan Hukum Berperspektif GEDSI
Modul ini merupakan panduan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pelatihan paralegal yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2021, dimana pada setiap materi di dalam modul tersebut dilengkapi dengan perspektif GEDSI. Modul ini diinisiasi oleh LBH Makassar dengan dukungan AIPJ2.
Jalan Terang Keadilan Restoratif
TAHUN 2011, dalam proses produksi film ‘Arwah Goyang Karawang’, Julia Perez dan Dewi Persik terlibat aksi cakar-cakaran di lokasi syuting. Atas kasus ini, keduanya berurusan dengan hukum. Melalui proses persidangan panjang, Julia dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dan masa percobaan enam bulan. Dewi divonis dua bulan penjara dan empat bulan masa percobaan. Kejaksaan Negeri Jakarta […]
Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas
Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Bertaruh Pada Smelter: Laporan Riset Aksi Partisipatif terkait Smelter di Kawasan Industri Bantaeng
Pemerintah Indonesia melarang ekspor bahan mentah hasil pertambangan, mengharuskan pelaku pertambangan melakukan pemurnian. Smelter pun bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter asing hadir di tengah perkampungan. Seperti raksasa, berdiri kokoh dan menguasai banyak lahan. Pemerintah daerah mengundangnya, dengan sajian kemudahan perizinan dan fasilitas pendukung. Masyarakat dibujuk agar melepas lahan […]
Kajian Audit Perpu Cipta Kerja
YLBHI menyusun kajian Audit Cipta Kerja bersama 18 LBH kantor. Kajian ini akan menggambarkan beberapa banyak hal fundamental pada Perppu Cipta Kerja yang akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat seperti buruh, petani, masyarakat, masyarakat adat, kelompok minoritas rentan, perempuan dan elemen masyarakat lainnya. Kajian ini akan melihat poin perubahan antara aturan yang sudah ada sebelumnya […]
CATAHU LBH Makassar 2022: Negara Hipokrit
Negara Hipokrit, dinilai LBH Makassar sangat mewakili gambaran situasi Penegakan Hukum, HAM dan Demokrasi Tahun 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Hipokrit sebagai munafik atau orang yang suka berpura-pura. Negara Hipokrit dengan begitu dapat ditafsir sebagai negara yang sering berpura-pura, tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawabnya. Bagaimana tidak, dalam konstitusi kita telah tegas diatur bahwa […]
Booklet – Mewujudkan Layanan Peradilan Inlusif Disabilitas
Booklet (buku kecil) ini berisi pengalaman (kendala dan penemuan pola pendampingan/advokasi) LBH Makassar bersama Paralegal dalam mewujudkan sistem layanan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang menyasar komponen substansi, struktur dan kultur melalui dukungan program Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) yang dilaksanakan pada Oktober 2019 – Maret 2022. Buku kecil ini […]
Mewujudkan Layanan Hukum Inklusif Disabilitas
Buku yang akan anda baca ini berisi alur proses dan strategi advokasi yang ideal dalam mendorong pemenuhan layanan hukum inklusif bagi Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di daerah, khususnya pada level kota/kabupaten. Buku ini memberikan gambaran utuh, runut dan lengkap mengenai perjalanan sebuah program yang mendorong pemenuhan hak atas keadilan bagi kelompok rentan […]