Category: Press Release

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (lihat; Pasal 28D UUD 1945). Namun, amanat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani, khususnya yang hidup di dalam kawasan hutan Laposo Niniconang, Kab. Soppeng.
Sebanyak … Read More

Perbantuan militer di era reformasi telah menjadi persoalan serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Secara perlahan tapi pasti keterlibatan militer ke ranah sipil dalam menjaga keamanan dalam negeri terus terjadi dengan alasan melakukan operasi militer selain perang (OMSP). Keterlibatan militer itu seringkali melanggar dan bertentangan dengan … Read More

Vonis bersalah yang dijatuhkan oleh hakim PN Banyuwangi terhadap Pejuang Lingkungan yang menolak Tambang Emas Tumpang Pitu (Heri Budiawan atau yang akrab dikenal dengan panggilan BUDI PEGO) dan dihukum penjara 10 bulan dari tuntutan 7 tahun merupakan ancaman nyata bagi upaya-upaya partisipasi masyarakat dalam pemajuan, perlindungan … Read More

Berdasarkan Pemberitaan Media Massa salah Satunya di Harian Tribun Timur, Jumat, 19 Januari 2018, Timsus Polda Sulsel menangkap Febry Putra (22). Dalam pemberitaan tersebut Humas Polda Suksel, Kombes Pol Dicky Sondani. Mengatakan pelaku ditangkap karena perbuatan ujaran kebencian (hate speech) melalui akun Facebooknya. Lebih lanjut Kombes … Read More

Rektor UIM Melakukan Pembangkangan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI
LBH Makassar bersama Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sul-sel mengecam sikap Rektor Universitas Islam Makassar (UIM) karena tidak mematuhi Putusan Mahkamah Agung R.I. yang memenangkan gugatan mahasiswa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar…. Read More

 
(Executive Summary Catatan Akhir Tahun LBH Makassar 2017)

Gelombang tuntutan Reformasi tahun 1998 menjadi tonggak sejarah yang amat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Momentum ini atas rangkaian aksi demonstrasi yang melibatkan hamper seluruh elemen rakyat Indonesia yang diawali aksi-aksi … Read More

Kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh (SS) salah seorang Kepala Sekolah Dasar di Makassar yang diduga dilakukan terhadap 4 (empat) orang siswinya, menambah panjang daftar kasus kejahatan seksual terhadap anak dan menegaskan Indonesia dalam keadaan Darurat Kejahatan Seksual terhadap Anak. Kasus ini harus menjadi perhatian … Read More

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulsel Tidak Mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 95/PUU-XII/2014
Pada 22 Oktober 2017 Balai Pengamanan … Read More

Darurat Pelanggaran Hukum, Konstitusi & HAM : Stop Penggusuran Paksa Warga Temon, Kulon Progo, Yogyakarta
Sepekan terakhir ini, dimulai dari Senin, 27 November 2017 sampai … Read More

Lagi !!!!!!!! kebijakan pemerintah dalam rangka meningatkan harkat dan martabat warga Negara tak ubahnya mimpi di siang bolong. Betapa tidak saat ini Pemerintah Kota Makassar dengan slogan Smart City Makassar Menuju Kota Dunia sebenarnya hanya politik komestik yang coba disuguhkan kepada warga Makassar.
Kebijakan atas pembangunan publik … Read More