Senin, 26 Mei 2025. Gelombang protes mahasiswa terjadi di berbagai wilayah Indonesia sebagai respons terhadap penembakan Tobias Silak oleh aparat keamanan, yang berujung kematian, titik protes di Kota Makassar berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Front “Justice for Tobias Silak” di Kota Makassar, yang juga merupakan bagian dari Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Rakyat Papua (FSMP-PRP) serta Justice for Tobias Silak protes terhadap operasi militer di Papua yang menyebabkan pelanggaran HAM.
Peristiwa berdarah ini terjadi di Kabupaten Yahukimo pada tanggal 20 Agustus 2024, dinilai bukan peristiwa berdarah yang terjadi pertama kami dan tidak adanya proses hukum yang berlangsung. Dalam selebaran yang bertebaran di sepanjang titik aksi, demonstrasi ini menyoroti tindakan aparat keamanan di Tanah Papua. Tindakan militer tersebut menyebabkan sejumlah aksi kekerasan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.
“Papua menghadapi situasi hak asasi manusia yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun belum terselesaikan justru semakin meningkat sejak Desember 2018-2025 lonjakan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan oleh aparat keamanan, terutama di wilayah konflik semakin buruk serta Kebebasan berekspresi tetap dibatasi, dengan pihak berwenang dan membubarkan protes damai,” dikutip dari selebaran yang beredar.
Tidak hanya menyuarakan keadilan bagi Tobias Silak, demonstran juga ikut menyuarakan seorang warga sipil yang ditembak mati, Naro Dapla. Ia merupakan anggota Bawaslu Yahukimo ditembak oleh aparat satuan Brimob yang mengakibatkan luka serius.
Komnas HAM telah menerima laporan mengenai kasus ini dan mendesak investigasi menyeluruh. Demonstran mendesak aparat penegak hukum melakukan penanganan yang adil terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Brimob terhadap warga sipil.
“Polda Papua masih melindungi pelaku di level komandan. Indikasi kejanggalan terhadap kasus ini mulai terlihat dari KOMNAS HAM RI hingga proses penyidikan yang tidak terbuka kepada publik maupun ke keluarga korban, bahkan justru menghambat proses hukum,” mengutip selebaran.
Di Papua, operasi militer seringkali disertai dengan pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Kasus penembakan terhadap Tobias Silak dan Naro Dapla di Kabupaten Yahukimo pada 20 Agustus 2024 menjadi contoh nyata. Meskipun Komnas HAM telah merekomendasikan penyelidikan, proses hukum terhadap pelaku berjalan lambat dan tidak transparan, menunjukkan adanya impunitas.
“Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM Internasional dan membentuk lembaga seperti Komnas HAM untuk menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM. Namun, sejumlah kasus menunjukkan bahwa pelanggaran HAM sistematis masih terjadi, terutama di wilayah Papua dengan keterlibatan aparat negara,” ujar Hutomo Mandala Putra, LBH Makassar.
Selama unjuk rasa berlangsung di Depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Front Justice for Tobias Silak terus menyerukan perlawanan dan mendesak agar Jaksa Penuntut Umum segera sidangkan 4 orang anggota Brimob, pelaku penembakan. Hal yang lain juga disuarakan adalah, intensnya operasi militer yang berlangsung hingga memakan korban khususnya orang asli Papua. Kasus yang semakin meningkat, namun absennya proses keadilan dalam hal mengadili para pelaku.
