Category: EKOSOB

WAJO – Setelah kesepakatan terakhir antara warga Keera, PTPN XIV dan pemerintah Wajo untuk segera melakukan pengukuran ulang atas lahan eks. HGU. Dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat dengan Ptpn XIV Unit Keera. Namun, sampai sekarang kesepakatan tersebut belum juga dilaksanakan baik dari pemerintah daerah Wajo maupun Kanwil BPN. Sampai saat ini, Pemkab. Wajo sama sekali tidak memiliki inisiatif untuk mengakhiri konflik lahan eks. HGU. Bahkan, Bupati Wajo memposisikan diri sebagai pihak melawan Masyarakat Keera dengan melaporkan warganya sendiri kepada Polres Wajo terkait dugaan Jual beli tanah eks. HGU.

Bulan lalu, masyarakat telah mendatangi Kanwil BPN untuk meminta penjelasan. Kemudian, Kepala Kanwil mengatakan bahwa, pihaknya tinggal menunggu surat dari Bupati Wajo untuk meminta pengukuran. Karena BPN merupakan lembaga teknis yang hanya bisa bertindak atas permintaan pihak terkait. Selanjutnya, ia menyarankan untuk menemui Bupati Wajo memintanya agar bersurat kepada Kanwil BPN meminta pengukuran lahan eks. HGU. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar lokasi yang nantinya akan diukur adalah lokasi yang selama ini digarap oleh warga. Dengan kata lain, lokasi masyarakat tidak digeser ke tempat lain. sehubungan dengan tuntutan masyarakat tersebut, Kanwil BPN tidak mempersoalkan itu yang penting lahan HGU yang akan diperpanjang tetap 6.000 Ha dan tidak terpisah – pisah.

Minggu, 11 Januari 2015, masyarakat Keera yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB) Keera, kembali melakukan konsolidasi untuk mengevaluasi hasil pertemuan di kanwil BPN dan mempersiapkan rencana pertemuan dengan Bupati Wajo. Pertemuan dilakukan di rumah salah satu warga keera bernama Ambo mawang yang terletak di desa Awota tidak jauh dari lokasi eks. HGU. Pertemuan tersebut dihadiri oleh masing – masing  perwakilan Masyarakat dari setiap Desa dengan jumlah yang hadir kurang lebih 100 orang. Pertemuan berlangsung selama 3 (tiga) jam membahas penentuan batas – batas lahan lahan eks. HGU yang diklaim masyarakat. Tujuan penentuan batas untuk memudahkan pengukuran dan untuk menghindari tipu muslihat Pemerintah Daerah dengan Ptpn XIV. Masyarakat kemudian menunjukan lokasi mereka pada peta yang telah disediakan oleh WALHI dan LBH Makassar.

Pada hari Senin, 12 Januari 2015, perwakilan FRB yang didampingi LBH Makassar dan Walhi Sul-sel mendatangi kantor Bupati Wajo untuk mendesak agar segera dilakukan pengukuran ulang. Warga diterima langsung oleh Bupati dan wakil Bupati, Kapolres serta Kodim. Dalam pertemuan, yang berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) jam, Masyarakat meminta kepada Bupati agar bersurat kepada kanwil BPN meminta pengukuran ulang. Namun, Bupati menolak untuk bersurat, karena sebelumnya sudah terbangun kesepakatan bersama untuk pengukuran. Bahkan, Bupati balik menyoroti Kanwil BPN yang sampai sekarang tidak turun untuk mengukur. Dalam pertemuan, Bupati juga dengan sewanang – wenang langsung  menuding masyarakat keera bahwa, mereka telah menjual tanah Negara dan mengklaim dia memiliki bukti kwitansi penjualan. Masyarakat tidak menerima tudingan langsung dari mulut kotor Bupati, kemudian balik menantang Bupati untuk melaporkan ke polisi bagi oknum yang  telah menjual tanah Negara yang dimaksud. masyarakat keera selama ini sudah sering dikriminalisasi dan dilaporkan telah menjual tanah Negara, akan tetapi semua laporan tidak tebukti dan sampai sekarang Polda tidak melanjutkan laporan tersebut. Kuat dugaan masyarakat bahwa, banyak pejabat penting yang turut terlibat dalam jual-beli tanah tersebut sehingga, jika laporan terus dilanjutakan maka semua akan terbongkar. Olehnya itu, tuduhan Bupati kepada masarakat keera dianggap tidak lebih dari gertak sambal.

Setelah dari kantor Bupati, masyarakat keera mendatangi kantor BPN kabupaten Wajo dan diterima langsung oleh kepala BPN. Dalam pertemuan dengan kepala BPN, Masyarakat sedikit mendapat titik terang dari benang kusut dan kongkalikong Pemkab. Wajo. Jika bukan karena ulah Bupati yang meminta sebagian lahan Eks. HGU untuk dipindahkan pada masyarakat pasaloreng, maka pengukuran telah lama selesai. Akibatnya, kesepakatan awal yang sudah terbangun mesti ditinjau kembali. Itulah alasan kanwil BPN sampai sekarang belum turun mengukur, karena belum ada titik terang mengenai batas – batas lahan yan akan diukur. Sehingga, untuk melakukan pengukuran perlu ada pertemuan kembali antara masyarakat keera, Ptpn, pemkab wajo dan kanwil BPN untuk membicarakan kembali kesepakatan terkait peruntakan lahan eks. HGU. Rencananya pertemuan tersebut akan diinisiasi oleh kanwil BPN dengan mengundang semua pihak dalam waktu dekat ini.[Edy Kurniawan]

Makassar, 22 Desember 2014. Lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 12.170 Ha terletak di Kecamatan Keera Kab. Wajo, Sulsel yang sebelumnya dikelola sebagai perkebunan kelapa sawit oleh PTPN XIV unit Keera. Sebelum masuknya PTPN XIV, masyarakat Keera hidup serba berkecukupan dari hasil tanah yang mereka kelola sendiri, kehidupan masyarakat sangat rukun dan memiliki hubungan sosial yang kuat. Akan tetapi, sejak 30 Juni 1973, dengan masuknya PTPN XIV atas dasar HGU, keadaan terbalik menjadi malapetaka bagi masyarakat. Sejak itu, kondisi ekonomi masyarakat menjadi terpuruk, karena kehilangan tanah sumber penghidupan. Akibatnya, masyarakat menjadi buruh-tani dan sebagian masyarakat yang tidak tahan dengan keadaan, terpaksa merantau ke daerah lain untuk mencari sumber penghidupan yang layak.

Maka setelah berakhirnya masa berlaku HGU PTPN XIV tahun 2003, satu per satu perlawanan masyarakat mulai muncul dan secara bertahap, perlawanan masyarakat semikan membesar. Dari beberapa kali upaya perlawanan, beberapa tokoh masyarakat mendapat kriminalisasi. Perlawanan itu berkembang hingga aksi pendudukan pabrik PTPN XIV Keera yang berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Akhirnya, PTPN XIV mulai membuka ruang negosiasi yang difasilitasi langsung oleh Polda Sulselbar. Dari hasil negosiasi, lahir beberapa kesepakatan yang diantaranya adalah PTPN XIV Keera bersedia melapaskan lahan eks HGU yang masih dalam proses perpanjangan kepada masyarakat keera seluas 1.934 ha. Akan tetapi, pada kenyataannya PTPN XIV Keera tidak menjalankan kesepakatan tersebut, sehingga masyarakat keera semakin geram.

Menyikapi hal tersebut, pada tanggal 22 Desember 2014, beberapa perwakilan masyarakat Keera yang didampingi LBH Makassar dan Walhi Sulsel mengambil inisiatif untuk bertemu langsung dengan kepala Kanwil BPN Sulsel untuk membicarakan persoalan lahan eks HGU PTPN XIV Keera. Kepala kantor BPN Sulsel S.M. Iksan yang didampingi oleh kepala bidang pemetaan dan pengukuran tanah, menerima langsung masyarakat untuk berdialog. Kepala Kanwil BPN Sulsel ini baru menjabat kurang lebih 1 (satu) bulan. Menurutnya, sejak pertama kali menjabat di daerah ini, ia sudah banyak mendapat laporan yang masuk terkait kasus sengketa lahan eks HGU di Keera. Namun, baru kali ini dia mendengar langsung pengaduan masyarakat yang didampingi LBH Makassar dan Walhi Sulsel. Untuk itu, itu dia sangat mengapresiasi langkah masyarakat, karena hal ini dapat menghindari konflik agraria yang berkelanjutan. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam, dia memastikan bahwa PTPN XIV hanya bisa mengelola lahan seluas 6.000 ha dan selebihnya akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Keera yang kemudian akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten Wajo.

Selanjutnya, masyarakat menuntut agar segera dilakukan pengukuran, karena sudah terlalu lama masyarakat menunggu kepastian hukum. Sampai sekarang, Pemerintah Kabupaten Wajo belum merealisasikan janjinya untuk melakukan pengukuran ulang dengan alasan terkendala anggaran. Padahal, masyarakat sudah menyarankan agar dilakukan proses pengukuran partisipatif dan masyarakat siap menanggung semua biaya pengukuran. Proses pengukuran terus diulur-ulur, sehingga sampai sekarang masyarakat tidak diperkenkan oleh PTPN XIV Unit Keera untuk masuk mengelola lahan tersebut sesuai kesepakatan. Tidak hanya itu, PTPN XIV terus melakukan upaya-upaya  teror dengan mengerahkan brimob untuk mengintimidasi masyarakat.

Menanggapi tuntutan masyarakat dan di tengah berlangsungnya dialog,  kepala Kanwil BPN Sulsel langsung menelpon direktur utama PTPN XIV Unit Keera dan meminta agar segera menghentikan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM itu.

Untuk lebih konkritnya, Kepala Kanwil BPN Sulsel akan segera melakukan pertemuan antara Pemkab Wajo, PTPN XIV Unit Keera, dan masyarakat Keera pada pertengahan bulan Januari 2015  untuk membahas secara teknis pengukuran, dengan komitmen awal bahwa, PTPN XIV Unit Keera hanya diberikan perpanjangan HGU seluas 6.000 ha dan selebihnya dengan luas kurang lebih 1.934 ha akan diserahkan kepada masyarakat Keera untuk dikelola.[Edy Kuriawan]

Wajo, Sulsel; Setelah beberapa kali terbangun kesepakatan antara petani keera dengan pihak PTPN XIV terhadap pengelolaan lahan eks. HGU yang saat ini masih dikelola oleh  PTPN XIV tanpa dasar hukum yang terhitung sejak berakhirnya HGU pada tahun 2003 dan sampai sekarang belum ada perpanjangan. Pihak PTPN XIV tidak pernah menunjukkan itikad baik atas kesepakatan yang terbangun. Hal ini ditunjukkan dengan sikap PTPN XIV yang selalu mengerahkan aparat kepolisian untuk menghalau para Petani Keera yang ingin masuk mengelola lahan tersebut dan fatalnya, semua tanaman Petani yang berada di atas lahan tersebut ikut dirusak dan ditebang oleh karyawan PTPN XIV yang dikawal ketat oleh aparat Kepolisian. Selain itu, Para Petani kerap mendapat terror dan initmidasi dari aparat yang berjaga di sekitaran lahan eks. HGU. Padahal, dalam kesepakatan bersama yang berlangsung di Mapolda Sulselbar sangat terang menyatakan bahwa : Masyarakat Keera yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB) berhak mengelola lahan seluas 1.934 ha sambil menunggu pelepasan asset dari kementrian BUMN yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah kab. Wajo sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Petani Keera sudah sangat geram dengan sikap PTPN XIV, maka Pada hari Senin, 30/06/2014, ratusan Petani Keera yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB) kembali berupaya untuk mengelola lahan seluas 1.934 Ha yang saat ini masih dikuasai oleh PTPN XIV unit Keera. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan pada hari Kamis, 26 Juni 2014, di Kantor PTPN XIV oleh Masyarakat Keera yang tergabung dalam FRB, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria, dan Pihak PTPN yang diwakili oleh Manager Pelaksanan Pabrik Kelapa Sawit Keera. Pertemuan tersebut dimediasi oleh Kabag Operasional Polres Wajo atas nama Kompol Daryanto.  Dimana, Pada pertemuan tersebut, Petani keera kembali menegaskan beberapa poin kesepakatan besama. Akan tetapi, aparat kepolisian atas permintaan pihak PTPN XIV tetap tidak membiarkan petani untuk mengelola lahan tersebut.

Namun, Petani Keera tetap berpegang pada kesepakatan bersama dan bersikeras untuk masuk mengelola, maka Dalam pertemuan tanggal 26 Juni 2014 tersebut, pihak PTPN XIV Unit Keera yang diwakili oleh Manager Pelaksana dan Staf lainnya menginisiasi dan berjanji akan mempertemukan Masyarakat Keera dan seluruh Pimpinan Direksi PTPN XIV di Kantor Bupati pada hari Senin, 30 Juni 2014. Namun dalam kenyataanya, pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014, tak satupun dari Pihak PTPN XIV Unit Keera yang Hadir. Bahkan Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru yang pada awalnya berjanji untuk bertemu dengan warga ternyata juga tidak bersedia menemui Warga dan perwakilan Aliansi. Bupati Wajo hanya menunjuk asisten II Pemkab Wajo untuk menemui warga, para kepala desa se Kecamatan Keera dan perwakilan dari aliansi. Kemudian Bupati Wajo memilih melakukan pertemuan dengan Kapolres dan Dandim untuk membahas pengamanan PTPN XIV.

Pada saat pertemuan dilakukan di ruangan asisten II Pemkab Wajo, Asisten II yang turut serta pada Rakor di Mapolda Sulselbar yang melahirkan beberapa kesepakatan, menyampaikan bahwa tidak ada masalah ketika warga berkeinginan untuk masuk mengelola lahan eks HGU PTPN XIV Unit Keera yang telah menjadi kesepakatan di Mapolda Sulselbar yaitu 1.934 ha, sambil menunggu izin pelepasan asset Negara dari kementerian BUMN. Selain itu, Pemda Wajo sudah menegaskan kepada pihak PTPN XIV, bahwa apabila ingin memperoleh perpanjangan izin HGU, maka hanya seluas 6.000 ha.

Setelah melakukan pertemuan dengan asisten II Pemkab Wajo, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam FRB, beberapa Kepala Desa, serta dari Aliansi, kemudian menemui warga yang melakukan aksi demonstrasi sambil menunggu keputusan hasil pertemuan di Pemda Wajo.

Setelah perwakilan aliansi menyampaikan hasil pertemuan dengan asisten II Pemkab Wajo, termasuk berkoordinasi dengan Kapolres Wajo untuk diberikan izin masuk ke dalam lokasi 1.934 ha berdasarkan hasil kesepakatan di Mapolda Sulselbar dan hasil pertemuan dengan Asisten II Pemkab Wajo yang menyampaikan bahwa, tidak ada masalah ketika warga masuk ke dalam lokasi 1.934 dengan catatan tidak ada pengrusakan asset PTPN XIV Unit Keera.

Upaya warga untuk memasuki lahan tersebut kembali tertahan oleh pasukan Brimobda Sulawesi Selatan dan PatMor yang membentuk barikade di jalan utama masuk lokasi PTPN XIV. Perwakilan warga dan aliansi melakukan terus negosiasi dengan Kapolres Wajo, AKBP Masrur, SH., S.Ik, dimana warga kembali menegaskan bahwa apa yang ingin dilakukan oleh warga tak lain untuk memenuhi  apa yang telah disepakati bersama. Namun, Kapolres Wajo tetap melarang warga memasuki lahan 1.934 Ha tersebut dan bersiaga penuh untuk melindungi Perusahaan Sawit PTPN XIV. Bahkan, Kapolres telah bertindak diluar kewenangannya dengan meminta masyarakat membuktikan status kepemilikan sah masyarakat atas tanah  dilahan seluas 1.934 Ha yang dikuasai oleh PTPN XIV.

Setelah warga melakukan aksi penutupan jalur trans Sulawesi selama 1 jam lebih, akhirnya negosiasi dilakukan kembali antara aliansi dengan Kapolres Wajo. Akhirnya, disepakati bahwa menunggu pertemuan pada hari Rabu, 2 Juli 2014 di kantor Pemda Wajo yang akan dihadiri langsung oleh Direksi PTPN XIV dan unsur Muspida Wajo. Kemudian apabila, pihak PTPN XIV kembali mengingkari dengan tidak hadir pada pertemuan tersebut, Kapolres Wajo berjanji akan mengawal masuk masyarakat ke lokasi 1.934 ha. Akhirnya warga membubarkan diri sambil menunggu hasil pertemuan pada Rabu, 2 Juli 2014.

Atas tuntutan petani keera, maka Pada rabu, 2/7/2014 diadakan pertemuan yang dihadiri langsung oleh direksi PTPN XIV Unit Keera dan oleh seluruh unsur Muspida kab. Wajo, seluruh kepala desa di kec. Keera kab. Wajo, tokoh masyarakat, serta para pendamping masyarakat melalui perwakilannya dari masing – masing lembaga yaitu ; LBH MAKASSAR, WALHI SUL – SEL, KONTRAS SULAWESI, ACC SUL-SEL.

Dalam pertemuan tersebut, para petani serta pendamping yang tergabung dalam FRB kembali menegaskan tentang:

• poin–poin kesepakatan bersama yang berlangsung di MAPOLDA SUL-SELBAR
• Mempersoalkan status hukum keberadaan PTPN XIV di keera sejak berakhirnya HGU pada tahun 2003
• serta mempertanyakan perihal tunggakan pajak PTPN XIV sebesar Rp. 3.986.444.591 Berdasarkan surat Kementrian Keuangan Nomor : S-1631/WPJ.15/KP.10/2012.

Para tokoh – tokoh masyarakat yang diwakili Ambo bawang, Ambo mawa, Haeruddin, Ambo ussa,  menyampaikan bahwa selama ini mereka mendapat terror dan intimidasi dari pihak Brimob yang terus berjaga di lokasi. Mereka juga selalu dihalau oleh Brimob untuk masuk berkebun dan merawat tanaman mereka dan bahkan seringkali tanaman mereka dirusak oleh pihak Brimob.

Menanggapi keterangan dan tuntutan warga, Pemda Wajo yang diwakili oleh wakil bupati sangat menyayangkan tindakan PTPN XIV dan aparat Brimob. Sedangkan, direksi PTPN XIV yang hadir sama sekali tidak bisa berbuat – apa – apa dan tidak berkomentar sepatah katapun. Padahal, warga sangat ingin mendengar keterangan langsung dari pihak PTPN XIV.

Maka dari pertemuan tersebut, terbangun lagi kesepakatan bersama, yaitu:

• PTPN XIV hanya bisa memperpanjang HGU dengan luas lahan maksimal 6.000 ha. dengan kata lain, lahan 1.934 ha harus dilepaskan oleh pihak PTPN XIV melalui keputusan mentri BUMN
• Lahan seluas 1.934 ha yang terletak di desa ciromani dusun cinranae dan dusun bontomare saat ini di bawah kekuasaan Negara dalam hal ini Pemda Wajo dan secepatnya dilakukan pengukuran ulang untuk diserahkan kepada masyarakat keera untuk dikelola sambil menunggu pelepasan lahan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
• Sambil menunggu pengukuran ulang, bagi masyarakat yang terlanjur memiliki tanaman di dalam lokasi, maka tetap diizinkan untuk mengelola tanaman mereka.

[Edy Kurniawan]