Hari ini, 25 Februari 2015, sidang pemeriksaan pendahuluan (dismissal process) terkait SK Gubernur Sulawesi Selatan atas Perizinan Reklamasi untuk Pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Pantai Losari, Makassar kembali dilaksanakan di PTUN Makassar. Sidang ini adalah ke-empat kalinya sejak dimulai pada 11 Februari 2016 lalu, dimana penggugat adalah Aliansi Selamatkan Pesisir #Makassar Tolak Reklamasi, tergugat adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, selaku pemberi izin reklamasi. Sementara Majelis Hakim diketuai langsung oleh Hakim Ketua PTUN Makassar.
Pada persidangan pemeriksaan pendahuluan ini, pihak penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk melengkapkan seluruh administrasi terkait perkara, diantaranya adalah surat kuasa dan perihal lain terkait substansi gugatan. Hadir kuasa hukum dari Aliansi Selamatkan Pesisir adalah Abdul Azis, SH., Zulkifli Hasanuddin, SH., dan Edy Kurniawan, SH.
Persidangan ini bersifat tertutup untuk publik dan umumnya dilaksanakan maksimal sebanyak 4 (empat) kali persidangan, kemudian dilanjukan dengan persidangan terbuka yang mana sekiranya akan dilaksanakan pada awal Maret nanti. Tahapan awal untuk persidangan terbuka nantinya adalah pihak tergugat, Gubernur Sulsel melalui kuasa hukumnya akan menjawab gugatan dari penggugat. Pada Sidang gugatan ini, besar harapan agar Komisi Yudisial turut hadir dan melakukan pemantauan kinerja hakim serta dapat menjaga agar persidangan berjalan dengan adil (fair trial).
Sejumlah kejanggalan terjadi atas keluarnya perizinan lokasi dan pelaksanaan pembangunan Centre Point of Indonesia oleh Gubernur Sulawesi Selatan, dimana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang, diantaranya tidak pernah diumumkan permohonan dan keputusan izin lingkungan yang baik berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang RPPLH. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) pun tidak pernah diumumkan kepada publik, tidak adanya konsultasi publik yang melibatkan masyarakat.(lihat konferensi pers: Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar : Gugatan Hukum ASP terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi Centre Point of Indonesia)
Tahun 2014 – 2015, masyarakat Makassar melakukan penolakan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar yang memberi ruang reklamasi pesisir Makassar bagi sejumlah perusahaan swasta. Agenda-agenda tersebut nyatanya tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat yang selama ini hidup di sekitar pesisir kota Makassar. Bahkan, dapat berdampak buruk secara langsung bagi kehidupan sosial-ekonomi bagi mereka terutama atas tempat tinggal dan hilangnya mata pencaharian. Masyarakat pesisir Makassar telah lama menumpu hidupnya sebagai nelayan. Tidak hanya itu, reklamasi ini juga dapat berdampak negatif pada keberlangsungan ekologi pantai. Selain itu, masyarakat secara umum akan kehilangan ruang publik bilamana pembanguan atas agenda reklamasi ini terjadi.
Bau Arma istri korban penembakan yang dilakukan Polisi di Desa Bontomangiring Kab. Bulukumba mendatangi Kantor LBH-Makassar di Jln Pelita Raya VI, Bau Arma ditemani beberapa warga Desa Bontomangiring termasuk kepala Dusun Bulusani untuk mendapatkan Perlindungan serta pendampingan hukum di Kantor LBH Makassar terkait penembakan yang merenggut nyawa suaminya Marzuki (28) yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2013 di Jalan Desa Poros Bontomangiring Dusun Bulusani Kec. Bontomangiring Kab. Bulukumba,
MAKASSAR – Untuk kedua kalinya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ranperda RTRW Makassar dilakukan dengan melibatkan CSO dan akademisi pemerhati Tata Ruang. RDP II ini dihadiri oleh puluhan CSO, Organisasi Mahasiswa, Komunitas Masyarakat Pesisir Korban Reklamasi, yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar. Selain itu, hadir pula para Guru Besar dari Universitas Bosowa ‘45, UNHAS dan UIN yang masing-masing memiliki disiplin ilmu di bidang Planologi, Tata Ruang dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Sementara yang mewakili pihak eksekutif adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Pendapatan Daerah, BAPPEDA dan Dinas Kelautan-Perikanan. Pertemuan kali untuk mendengarkan jawaban eksekutif selaku pihak yang menginisiasi Ranperda RTRW Kota Makassar, serta Pemaparan Konsultan RTRW dalam menjawab kritikan dan pertanyaan dari Akademisi dan Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar.
MAKASSAR – Ratusan Juru Parkir yang tergabung dalam Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) bersama berbagai organisasi Mahasiswa dan NGO menggelar unjuk rasa di Balai Kota Makassar, Kamis, 21 Mei 2015 pukul 12.30 wita. Dalam aksinya, mereka menuntut perbaikan tata kelola PD Parkir Makassar. “PD Parkir harus dikelola secara transparan dan akuntabel”, tegas Emen, Koordinator aksi yang juga anggota SJPM, dalam orasinya. Menurut emen, PD Parkir selama ini tidak dikelola dengan becus. Karenanya, Walikota Makassar harus menertibkan pengelolaan PD Parkir.
Pangkep – Menyambut Rencana Aksi Pemerintah sebagai tindaklanjut Nota Kesepakatan Bersama (NKB) antara KPK dengan Kementerian dan Lembaga Terkait tentang Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Pada tanggal 9 April 2015, LBH Makassar menggelar konsolidasi bersama Masyarakat Desa Tabo-tabo yang tergabung dalam Organisasi Rayat Bonto Tangnga Tabo-tabo (Orbonta) Pangkep. Pertemuan berlangsung di rumah Pak Runtu yang merupakan Anggota Orbonta. Warga sangat antusius mengikuti konsolidasi yang diinisiasi oleh LBH Makassar selaku pendamping Masyarakat. Salah satu isu penting dalam NKB antara KPK dengan Kementerian dan Lembaga Negara terkait adalah Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia dengan memberikan jaminan hak-hak dan kepastian hukum masyarakat setempat. Sehingga, nantinya akan didorong sebuah Regulasi dengan semangat konstitusi Tap MPR IX tahun 2001 Tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
