Category: EKOSOB

Makassar, 26 April 2016, setelah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 lalu, sidang kasus reklamasi kembali digelar di PTUN Makassar dengan agenda penyerahan alat bukti tambahan dari pihak Penggugat dan Tergugat. Hadir dalam siding, pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Sidang dipimpin oleh ketiga majelis hakim yakni Tedi Romyadi, SH. MH., Joko Setiono, SH.MH., dan Fajar Wahyu J, SH.

Setelah hakim mengetuk palu tanda sidang dimulai, masing-masing pihak menyerahkan daftar alat bukti tambahan. Penggugat menyerahkan 13 (tiga belas) alat bukti tambahan setelah sebelumnya menyerahkan 15 (lima belas) alat bukti. Alat bukti yang ditambahkan terdiri atas hasil riset terkait reklamasi, peraturan perundang-undangan terkait dan yurisprudensi. Rencananya masih ada alat bukti lain yang akan diserahkan penggugat pada persidangan selanjutnya sebelum pemeriksaan saksi. Hasil riset yang diajukan Penggugat pada pokoknya mengungkap bahwa seringkali pengembangan kawasan pantai menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seperti pencemaran, degradasi fisik habitat penting pesisir, serta konflik penggunaan ruang dan sumber daya yang kenyataannya pola pembangunan seperti itu belum mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Sementara itu pihak Tergugat menyerahkan 16 alat bukti tambahan setelah sebelumnya menyerahkan 6 alat bukti dan Tergugat II Intervensi menyerahkan 2 alat bukti. Setelah verifikasi alat bukti dilakukan, majelis hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan belum lengkap. Hakim meminta Tergugat melengkapi alat bukti berupa alat bukti AMDAL Tergugat dan Surat Izin Material Reklamasi dari Tergugat II Intervensi.

Sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa pekan depan tanggal 3 Mei 2016 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Makassar, 22 April 2016, menanggapi secara serius gugatan PENGGUGAT terhadap objek KTUN yang diterbitkan Gubernur Sulawesi Selatan selaku TERGUGAT dan PT. Yasmin Bumi Asri selaku TERGUGAT II Intervensi maka Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat tepat pukul 08.00 wita di lokasi kawasan reklamasi CPI, di Jl. Metro Tanjung Bunga Makassar. Hal ini sebagaimana disepakati pada sidang sebelumnya pada tanggal 19 April 2016.

Dalam Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menunjukkan bukti dan penjelasannya. Pihak Penggugat memperlihatkan dokumen berupa gambar-gambar perubahan drastis kondisi area yang masuk dalam kawasan pantai Losari tersebut, mulai dari kondisi masih sebagai area tanah tumbuh yang dihuni oleh puluhan keluarga nelayan, adanya hutan bakau, empang dan kebun warga hingga terjadi penimbunan area tanah tumbuh tersebut dimana warga/ keluarga nelayan (sejumlah 45 Kepala Keluarga) tergusur dari area tersebut.

Dalam Peninjauan Setempat ini, hadir di lokasi ketiga majelis hakim yakni Teddy Romyadi, SH. MH., Joko Setiono, SH.MH., dan Fajar Wahyu J, SH, juga hadir pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Selain itu sejumlah warga yang menjadi korban reklamasi kawasan CPI juga hadir dalam rangka memberikan keterangan kepada Majelis Hakim. Dalam acara Pemeriksaan Setempat ini, Komisi Yudisial RI Penghubung Sulsel ikut memantau langsung di lokasi.

PTUN Makassar, 19 April 2015, sidang kasus Reklamasi kawasan CPI dilaksanakan dengan agenda Pembuktian. Sidang keenam ini dihadiri lengkap oleh Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing diwakili kuasa hukumnya. Usai palu diketuk menandakan dimulainya persidangan, Majelis Hakim kemudian meminta daftar alat bukti dari Pihak Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas sejumlah alat bukti yang diajukan kedua pihak dan meminta alat bukti tambahan berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan dalil gugatan.

Salah satu bukti yang diserahkan oleh pihak penggugat yakni surat dari KKP tertanggal 31 Oktober 2013 yang menjelaskan status wilayah Centre Point of Indonesia (CPI; saat ini diubah menjadi COI). Dalam surat tersebut juga, KKP hingga kini belum pernah mengeluarkan izin lokasi dan reklamasi untuk kawasan COI.

Setelah itu Majelis Hakim mengagendakan sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa pekan depan tanggal 26 April 2016. Selain pengagendaan sidang selanjutnya Majelis Hakim juga mengagendakan Pemeriksaan Setempat Kawasan CPI. Setelah meminta pertimbangan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menetapkan proses Pemeriksaan Setempat akan dilaksanakan Jumat, 22 April 2016 pukul 08.00 wita.

PTUN Makassar, 13/04, sidang kasus Reklamasi CPI dilaksanakan dengan agenda pembacaan Pembacaan Duplik TERGUGAT. Seperti halnya pada minggu lalu, sidang ini berlangsung hanya dipimpin oleh 2 (dua) orang Majelis Hakim yaitu, Tedy Romyadi selaku ketua majelis dan Joko Setiono selaku anggota I majelis sedangkan anggota majelis II Fajar Wahyu tidak hadir karena sedang mengikuti pelatihan hakim. Meskipun hanya dihadiri 2 orang majelis, akan tetapi para pihak tidak keberatan untuk melanjutkan proses persidangan.

Pada tahapan ini, TERGUGAT mengajukan penambahan kuasa dari Kejaksaan Tinggi Sulselbar selaku pengacara negara sebanyak sembilan orang. Sehingga, suasana sidang terlihat ramai karena dihadir oleh para jaksa dengan bagian hukum Pemprov. Sulsel.

Usai TERGUGAT dan TERGUGAT II Intervensi menyerahkan nota Dupliknya, PENGGUGAT menyerahkan beberapa bukti kepada majelis hakim terkait Legal Standing WALHI selaku PENGGUGAT. untuk sidang kali ini Komisi Yudisial R.I melalui kantor penghubung wilayah Sulawesi Selatan tidak hadir untuk melakukan pemantauan.

PTUN Makassar, 5/04, sidang kasus Reklamasi CPI dilaksanakan dengan agenda pembacaan Pembacaan Replik PENGGUGAT terhadap Jawaban Gubernur Sulawesi Selatan selaku TERGUGAT dan PT. Yasmin Bumi Asri selaku TERGUGAT II Intervensi. Sidang ini berlangsung hanya dipimpin oleh 2 (dua) orang Majelis Hakim yaitu, Fajar Wahyu, S.H. dan Djoko, S.H., M.H. sedangkan ketua Majelis Teddy Romyadi berhalangan hadir.

Sidang kali ini, dihadari oleh puluhan mahasiswa yang menyaksikan langsung jalannya persidangan. Majelis Hakim meminta PENGGUGAT untuk menyerahkan Repliknya kepada masing – masing Majelis Hakim dan Penggugat. Setelah diserahkan, Majelis Hakim menanyakan kepada PENGGUGAT, “apakah jawabannya akan dibacakan atau dianggap dibacakan?”, menanggapi pertanyaan majelis, PENGGUGAT memilih dianggap dibacakan. Sidang ini tetap dipantau secara langsung oleh Komisi Yudisial R.I melalui kantor penghubung wilayah Sulawesi Selatan.

PTUN Makassar, 22 Maret 2016, sidang kasus Reklamasi CPI dilaksanakan dengan agenda sikap Majelis Hakim terhadap permohonan PT. Yasmin Bumi Asri sebagai Tergugat II Intervensi. Pada sidang sebelumnya, pihak PT. Yasmin Bumi Asri telah mengajukan permohonan sebagai Tergugat II Intervensi. Setelah menerima permohonan dari PT. Yasmin Bumi Asri, maka Majelis Hakim membacakan sikapnya dalam PUTUSAN SELA. Dengan pertimbangan bahwa setiap orang yang berkepentingan memiliki hak untuk masuk baik sebagai pihak Tergugat Intervensi maupun bergabung dengan pihak Tergugat. Dalam putusannya, Majelis Hakim menerima permohonan PT. Yasmin Bumi Asri untuk menjadi pihak Tergugat II Intervensi.

Pada sidang kali ini, turut hadir pihak penghubung Komisi Yudisial R.I. untuk melakukan pemantauan sidang. Karena sebelumnya WALHI Sulawesi Selatan telah melakukan pengaduan melalui kantor penghubung Komisi Yudisial R.I. di Makassar. Rusman Mejang sebagai koordinator Penghubung Komisi Yudisial R.I. yang hadir pada persidangan tersebut menyampaiakan bahwa pihaknya akan mengawal sidang reklamasi hingga selesai, karena kasus ini merupakan kasus yang menjadi sorotan publik.

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melalui kuasa hukum LBH Makassar melayangkan gugatan atas sejumlah proyek reklamasi pesisir pantai Makassar sejak tanggal 4 Januari 2016 lalu dengan Gubernur Provinsi Sulawesi  Selatan selaku pihak Tergugat . Setelah melalui proses panjang, termasuk proses pemeriksaan dismissal sebanyak 4 (empat) kali akhirnya gugatan tersebut dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Selasa, 1 Maret 2016. Ini merupakan angin segar dalam upaya perjuangan Yayasan WALHI, LBH Makassar, serta Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar menolak segala bentuk perusakan lingkungan yang berdampak pada terabaikannya hak-hak rakyat atas ruang hidupnya, lingkungan yang sehat, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak termasuk hak-hak perempuan dan anak dalam pendidikan.

Gugatan yang diajukan terhadap Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ini mengenai 2 (dua) objek gugatan yakni Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 644 /6272 / Tarkim tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013 dan Surat Izin Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 644/6273/Tarkim tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013. Surat Izin Reklamasi yang digugat selain dinilai cacat secara prosedural dan konsideran, LBH Makassar juga memasukkan unsur kepentingan mendesak lingkungan hidup dalam gugatannya agar reklamasi di Kota Makassar segera dihentikan melalui pembatalan 2 (dua) Surat Izin Reklamasi tersebut di atas. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan mendesak dari Lingkungan Hidup antara lain bahwa reklamasi menyebabkan perubahan fisik bentang alam dan lingkungan, menghilangkan ekosistem pesisir dan laut, serta meningkatkan potensi banjir dan genangan.

Aksi menolak reklamasi di pesisir Pantai Makassar sebenarnya bukanlah hal baru dilakukan oleh masyarakat bersama aktifis-aktifis yang konsern dan peduli pada kelangsungan lingkungan hidup. Reklamasi pesisir Pantai Makassar telah menuai penolakan sejak era 90-an pada saat proyek Pantai Losari dialokasikan untuk keperluan bisnis hingga menghilangkan ikon restoran terpanjang Kota Makassar dan semakin gencar di awal tahun 2003 hingga sekarang. Namun itikad baik Pemerintah Daerah belum terlihat dalam upaya mempertahankan kelangsungan lingkungan hidup. Penerapan Pasal 33 ayat (3) dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sama sekali diabaikan dengan semakin leluasanya izin reklamasi untuk kepentingan bisnis mengatasnamakan pembangunan.