Solidarity Festival (SOLFEST) yang akan dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat Demokratik (KAMRAD) ini merupakan bagian dari rencana besar kerja advokasi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak demokratik dan hak asasi manusia yang hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya. Solidarity Festival kali ini akan mengusung sub tema Hak Untuk Berekspresi.
Berikut press release KAMRAD selengkapnya … Read More
Sehubungan dengan agenda sidang lanjutan gugatan warga rembang atas izin penambangan kawasan karst PT Semen Indonesia, maka akan digelar aksi solidaritas nasional di berbagai kota di Indonesia. Makassar sebagai salah satu kota yang akan menggelar aksi tanggal 2 April besok. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas kami terhadap perjuangan rakyat rembang … Read More
Sehubungan dengan diadakannya Musyawarah Nasional (MUNAS) PERADI yang akan diadakan di Makassar pada tanggal 26-28 Maret 2015, maka LBH Makassar bersama dengan alumni menyatakan sikap bahwa sudah sepantasnya MUNAS memberikan ruang kepada seluruh advokat untuk berpartisipasi untuk memberikan penghormatan terhadap setiap keanggotaan PERADI di Indonesia. Berikut pernyataan sikap kami selengkapnya.
Download … Read More
Koalisi Anti Mafia Hutan menilai perkara yang menjerat Nenek Asyani merupakan bukti bahwasanya UU P3H secara substantif bermasalah. Isi dari UU P3H bertentangan dengan semangat menjerat korporasi besar yang melakukan perusakan hutan.
Download PDF
Sehubungan dengan adanya proyek pembangunan Hanggar Bandara yang ambruk dimana dalam proyek tersebut terdapat beberapa pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja, maka LBH Makassar perlu menyampaikan beberapa hal kepada khalayak khususnya perusahaan yang bertanggungjawab atas kecelakaan kerja terkait hak-hak tenaga kerja. Berikut pernyataan kami selengkapnya :
Download PDF
85 organisasi masyarakat sipil anti-korupsi, SAPU Koruptor yang telah bertemu Pimpinan KPK, Taufikurrahman Ruki, Johan Budi SP, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja pada 27 Februari 2015 lalu menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan KPK. Berikut pernyataan mosi tidak percaya selengkapnya :
Download PDF
(Koalisi Nasional Gerakan Anti Korupsi melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK)
Menyikapi sikap Presiden RI dan situasi darurat pemberantasan korupsi, maka kami perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil berupa 125 individu dari 85 organisasi dari Aceh sampai Papua yang berkumpul dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Antikorupsi menyelenggarakan pertemuan nasional. Dari pertemuan tersebut disepakati untuk menyatakan … Read More
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi sejak awal mengingatkan bahwa pengangkatan pelaksana tugas pemimpin KPK yang meragukan integritas dan rekam jejak anti korupsinya, akan memicu konflik kepentingan yang besar karena kekuatan politik anti-KPK akan masuk dan melemahkan lembaga anti rasuah ini.
Koalisi ini menyatakan bahwa selain Taufiqurrahman Ruki, pelaksana tugas pimpinan KPK … Read More
Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menganggap, dengan pelantikan PLT Pimpinan KPK, Presiden Joko Widodo secara sadar atau tidak telah mengantarkan lembaga antikorupsi yang sekarat ini menuju kematian. Penempatan PLT yang memiliki track record buruk dan berpotensi konflik kepentingan akan melumpuhkan KPK dari dalam dan menjadikannya alat kepentingan politik dan perlindungan … Read More
Pasca Jokowi bersikap, Mars Sulsel berpandangan bahwa Presiden belum benar-benar terlihat sedang dan akan menyelamatkan KPK dari upaya kriminalisasi. Setelah 2 pimpinan KPK yang diberhentikan sementara dijadikan tersangka, dan 2 lainnya masih berstatus terlapor, 21 orang penyidik KPK sedang dalam ancaman ditersangkakan pula oleh Polri. Itu artinya kiminalisasi KPK belum … Read More