Perjuangan warga Barabaraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan selama sembilan bulan mempertahankan tanahnya berbuah manis. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dipimpin Suratno menolak gugatan penggugat atas lahan dihuni 167 warga dalam sidang putusan, Kamis (12/3/2020)
Lahan yang dihuni sekitar 28 kepala keluarga (KK) tersebut digugat oleh Nurdin Dg. Nombong bersama Kodam XIV Hasanuddin yang mengklain sebagai pemilik tanah.
“Hakim memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima,” kata Kepala Divisi Tanah & Lingkungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Edy Kurniawan Wahid selaku pendamping hukum warga.
Menurut Edy sapaan akrabnya bahwa hakim memutuskan menolak gugatan penggugat dengan beberapa pertimbangan. Warga atau selalu tergugat menguasai tanah sengketa berdasarkan akta jual beli dari Daniah Dg. Ngai (ahli waris Moedhinong Dg. Matika) yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Makassar. Sehingga kata dia, untuk menilai sah tidaknya Akta Jual Beli ( AJB), maka mutlak Daniah dan PPAT ditarik sebagai tergugat. Akan tetap dalam perkara ini penggugat tidak menarik sebagai tergugat.
“Penggugat juga tidak mampu menunjuk tanah atau rumah yang dikuasai oleh masing masing tergugat,” sebutnya. Edy mengaku sejak awal yakin Hakim akan menolak gugatan penggugat. Alasanya, sejak proses sidang telah terungkap beberapa fakta hukum yang menjadi pertimbangan kuat Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.
Pertama, tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh warga di Kelurahan Bara-Baraya bukan bagian dari tanah okupasi/asrama TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin. Hal berdasarkan keterangan saksi-saksi terang menyatakan bahwa pihak Kodam XIV tidak pernah menguasai/beraktifitas di atas tanah objek sengketa.
Tanah okupasi yang diklaim oleh Kodam disebutkan terletak dalam asrama Bara-Baraya yang dikelilingi oleh tembok, sedangkan tanah objek sengketa jelas terletak di luar tembok asrama.
“Lagipula, surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Kodam dengan Dg. Nombong yang menjadi dasar klaim Kodam atas tanah sengketa, tidak menyebutkan batas-batas objek tanah yang dipersewakan. Sehingga klaim Kodam dan Nurdin hanyalah sepihak, tidak berdasar dan mengada-ada,” ujarnya.
Hal berdasarkan keterangan saksi-saksi terang menyatakan bahwa pihak Kodam XIV tidak pernah menguasai/beraktifitas di atas tanah objek sengketa.
Tanah okupasi yang diklaim oleh Kodam disebutkan terletak dalam asrama Bara-Baraya yang dikelilingi oleh tembok, sedangkan tanah objek sengketa jelas terletak di luar tembok asrama.
“Lagipula, surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Kodam dengan Dg. Nombong yang menjadi dasar klaim Kodam atas tanah sengketa, tidak menyebutkan batas-batas objek tanah yang dipersewakan. Sehingga klaim Kodam dan Nurdin hanyalah sepihak, tidak berdasar dan mengada-ada,” ujarnya.
Berita Ini telah terbit dimedia online tribunnews.com pada 12 maret 2020