TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta Presiden Joko Widodo tegas menyikapi penyelesaian kisruh dua lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Direktur Advokasi dan Kampanye YLBHI, Bahrain, mengusulkan Presiden Jokowi untuk memperkuat perannya dengan menggunakan orang-orang yang pro-demokrasi menyelesaian kisruh itu.
“Jokowi dalam hal ini sudah mulai menghindar, atau tajam ke bawah tumpul ke atas. Ini kita lihat Jokowi belum kokoh dan saya kira Jokowi harus masuk ke wilayah orang-orang yang prodemokrasi dan penegakan hukum,” kata Bahrain saat diskusi “Aspek Hukum Pengajuan Praperadilan oleh Komjen Pol Budi Gunawan Sebagai Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi” di Kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (1/2/2015).
Dukungan Jokowi terhadap orang-orang prodemokrasi diperlukan agar komitmennya dalam penuntasan kasus korupsi benar-benar direalisasikan.
Bahkan, sikap itu akan berdampak pada komitmen Jokowi dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidak sirna.
“Ini titik poin Jokowi harus mengambil sikap agar tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat dan sehingga kepercayaan presiden tidak terjadi,” kata Bahrain.
Penulis: Randa Rinaldi
Editor: Hasanudin Aco
Sumber berita: tribunnews.com