POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mencatat sebanyak 22 kasus kasus kekerasan yang dilakukan aparat hukum di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang tahun 2015. Institusi Polri disebut mendominasi dengan 19 tindakan kekerasan, 11 secara fisik dan 7 non-fisik dan satu turut terlibat dalam kekerasan atas nama agama.
“Ini menunjukkan stagnasi reformasi Polri. Aksi kekerasan dan pelanggaran oleh anggota kepolisian masih marak terjadi karena tidak adanya transparansi dan sikap imparsial dalam penanganan kasus,” kata Direktur LBH Makassar Abdul Azis saat konfrensi pers laporan akhir tahun di Mr. Coffee di Jalan Boulevard Makassar, Senin (28/12/2015).
Sementara itu, TNI melakukan 6 tindakan kekerasan fisik, 2 tindakan kekerasan non fisik dan 1 kekerasan atas nama agama.
“Total dua institusi ini (TNI-Polri) masih mendominasi bahkan terdapat 10 kasus penyiksaan yang terjadi dimana 8 dilakukan oleh polisi dan 2 oleh TNI. Penyiksaan itu untuk mendapatkan pengakuan dan informasi secara paksa,” kata Azis.
Olehnya itu, LBH Makassar merekomendasikan adanya audit kinerja Polri-TNI dan kasus yang melibatkan aparat penegak hukum agar diberi sanksi tegas.
(sahrul alim)
sumber : sulsel.pojoksatu.id