Standar Penanganan Perkara Pidana

1. Penerima Bantuan Dalam Perkara Pidana terdiri dari Tersangka dan atau terdakwa
2. Pemberi bantuan hukum harus memberikan layanan bantuan hukum dimulai dari penyidikan, penuntutan/ dan pemeriksaan di pengadilan dan Upaya hukum
3. Layanan Bantuan bantuan hukum tersebut meliputi:
   1. Membuat surat kuasa;
   2. Melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
   3. Memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan;
   4. Melakukan pendampiangan proses penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan
   5. Membuat eksepsi, duplik, pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum;
   6. Menghadirkan saksi dan atau ahli;
   7. Melakukan upaya hukum, banding, kasasi, peninjuan kembali sesuai dengan permintaan penrima bantuan hukum;
   8. Membuat seluruh dokumen hukum guna kepentingan penerima bantuan hukum (non litigasi)
   9. Memastikan hak-hak pemberi bantuan hukum sebagai tersangka tidak dilanggar oleh Jaksa penuntut Umum dan Hakim;
   10. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses saat penyidikan, penuntutan/persidangan;

Standar Penanganan Perkara Perdata

1. Penerima Bantuan Dalam Perkara Pidana terdiri dari Tergugat dan atau Tergugat;
2. Layanan Bantuan bantuan hukum Penggugat tersebut meliputi:
   1. Membuat surat Kuasa;
   2. Gelar perkara di lembaga bantuan hukum;
   3. Membuat surat gugatan;
   4. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
   5. Mendaftarkan gugatan ke pengadilan.
   6. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di pengadilan;
   7. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
   8. Membuat, replik, surat jawaban dan kesimpulan guna kepentingan penerima bantuan hukum;
   9. Menyiapkan dan Menghadirkan alat bukti , saksi dan/atau saksi ahli;
   10. Menyiapkan memori banding atau kasasi

3. Layanan Bantuan bantuan hukum Tergugat tersebut meliputi;

1. Membuat surat Kuasa;
2. Gelar perkara di lembaga bantuan hukum;
3. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan
4. Membuat jawaban atas gugatan, duplik dan kesimpulan;
5. Mendampingi dan mewakili penerim abnatuan hukum pada saat mediasi;
6. Mendampingi dan mewakili penerim abnatuan hukum pada saat pemeriksaan di pengadilan;
7. Membuat, replik, surat jawaban dan kesimpulan guna kepentingan penerima bantuan hukum;
8. Menyiapkan dan Menghadirkan alat bukti , saksi dan/atau saksi ahli;
9. Menyiapkan memori bandaing ataui kasasi

Standar Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

1. Membuat surat Kuasa;
2. Gelar perkara di lembaga bantuan hukum;
3. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan
4. Membuat surat gugatan;
5. Mendaftarkan gugatan ke pengadilan ke pengadilan Tata Usaha Negara .
6. Mendampingi dan mewakili penerima bnatuan dalam proses dismissal, mediasi dan pemeriksaan di sidang Tata Usaha Negara;
7. Mendampingi dan mewakili penerim abnatuan hukum pada saat pemeriksaan di pengadilan;
8. Membuat, replik, surat jawaban dan kesimpulan guna kepentingan penerima bantuan hukum;
9. Menyiapkan dan Menghadirkan alat bukti , saksi dan/atau saksi ahli;

Standar Bantuan Hukum Non Litigasi

1. Bantuan hukum non litigasi dapat dilakukan oleh davokat public, asisten advokat publik dan Paralegal LBH Makassar;
2. Bantuan Hukum non litigasi sebagaiman dimaksud meliputi:
   1. Penyuluhan Hukum;
   2. Konsultasi hukum;
   3. Investigasi ;
   4. Mediasi;
   5. Negosiasi;
   6. Pengaorganisasian;
   7. Kampanye
   8. Drafting dokumen.