Reklamasi pesisir Makassar dan pulau sekitarnya terus berlanjut. Masih segar dalam ingatan publik, pada tahun 2014, reklamasi yang dipaksakan telah menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berupa penggusuran terhadap 43 kepala keluarga nelayan dan perempuan atas nama pembangunan Center Point Of Indonesia (CPI). Wilayah tangkap nelayan dan perempuan serta berbagai ... Read More

Bahwa pada hari jumat 6 januari 2023 majelis Hakim pemeriksa Bawaslu Sulsel telah memutuskan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Selatan, sebagaimana yang termuat dalam putusan nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL./PROV/27.00/XII/2022 yang pada intinya sebagaimana dalam amar putusannya “Menyatakan terlapor (KPU Sulawesi selatan) tidak terbukti secara sah dan ... Read More

Kegaduhan yang terjadi dalam tahapan verifikasi peserta Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan terus berlanjut, beberapa Kabupaten/Kota juga telah mengungkap adanya praktek-praktek kecurangan yang terjadi. Kecurangan dilakukan dengan pola—pola intervensi dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh oknum KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang meminta sejumlah Komisioner dan staf Sekretariat KPU di tingkat ... Read More

Pada hari ini Senin, tanggal 12 Desember 2022, pukul 05.35 WITA, bertempat di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Lembaga Bantuan Hukum Makassar, kami yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan yang terdiri atas gabungan Organisasi Masyarakat Sipil, Individu dan Jurnalis yang memiliki komitmen memperjuangkan hak atas transparansi ... Read More

Dalam semangat solidaritas terhadap para penyintas dan keluarga korban Peristiwa Paniai 2014, serta di tengah rasa duka atas meninggalnya Yosef Youw (ayah dari Alm. Alpius Youw - korban tewas dalam peristiwa), Koalisi Pemantau Paniai 2014 menganggap vonis bebas terhadap Terdakwa tunggal (Mayor Inf Purn. Isak Sattu) di Pengadilan HAM atas ... Read More

Siaran Pers  Koalisi Rakyat Makassar Tolak RKUHP  “RKUHP TIDAK MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN, MALAH MENAMBAH RUANG KRIMINALISASI” Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) Koalisi Rakyat Makassar melakukan kampanye untuk Menolak Pengesahan RKUHP, serta Mengawal  Implementasi UU TPKS sebagai kebijakan yang lebih melindungi korban. Kampanye dilakukan  di Anjungan Pantai Losari Makassar, pada Minggu, 4 ... Read More

Tujuan diberikannya kewenangan bagi anggota kepolisian menggunakan senjata api untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum dan menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana tugas dan fungsi kepolisian itu sendiri. Legitimasi memiliki dan menggunakan senjata api bagi aparat kepolisian oleh undang – undang tidak berarti anggota kepolisian bisa secara serampangan menggunakan senjata api yang ... Read More

Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang ajukan Warga Bara-Baraya atas putusan Mahkamah Agung (MA) tidak berpihak pada keadilan substantif. Namun tidak ada kata “Menyerah” bagi warga Bara-Baraya melawan proses Peradilan yang tidak memberikan perlindungan bagi Hak Asasi Manusia. Sejatinya tanah yang menjadi incaran “Mafia Tanah” ini, merupakan ... Read More

Lagi! KTT G20 Bungkam Demokrasi Mengecam Tindakan Represi & Intimidasi Terhadap Massa Aksi Demonstrasi Tolak G20 di Sulawesi LBH Makassar menerima aduan tindakan penangkapan sewenang-wenang, intimidasi dan teror yang diduga dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap massa aksi “Tolak KTT G20” pada tanggal 15 November 2022. Diduga intimidasi tersebut terkait dengan isu penolakan pertemuan ... Read More