Pernyataan Bersama

SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI

Terkait Aksi Penyerangan dan Pengrusakan Gedung YLBHI/LBH Jakarta

YLBHI-LBH adalah ruang semua untuk bertemu, menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Rule Of Law. Seluruh korban hak asasi manusia datang dan mendapatkan bantuan hukum. YLBHI-LBH sebagai rumah bagi masyarakat miskin buta hukum dan tertindas, menerima semua kelompok untuk mengadu dan meminta bantuan hukum. Sesuai semangat YLBHI-LBH, prinsip negara hukum dan kode etik profesi dan bantuan hukum, semua didampingi tanpa pandang bulu, tidak memandang suku, agama, ras, keyakinan politik, golongan, profesi (baik buruh, petani, dan nelayan) dan/atau perbedaan lainnya. YLBHI-LBH juga mendampingi sejumlah korban-korban pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu YLBHI-LBH juga tercatat dalam memperjuangkan hak kaum perempuan muslimah untuk berhijab, mendampingi korban-korban peristiwa Tanjung Priok, Talang Sari dan banyak mendampingi pesantren atau lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

Minggu malam, 17 September 2017, sekitar pukul 21.00 hingga Senin 18 September dini hari ratusan massa mengepung gedung YLBHI, meneriakkan ancaman mengerikan, melakukan stigma dan tuduhan-tuduhan sebagai pendukung PKI yang sama sekali tidak berdasar, serta mencoba masuk, melempar dengan batu dan melakukan provokasi-provokasi, serta mencoba membuat kerusuhan.

Aksi anti demokrasi tersebut, didahului dengan hoax atau berita-berita bohong yang disiarkan sebelumnya, propaganda tuduhan yang telah diviralkan, instruksi-instruksi untuk menyerang YLBHI-LBH dilakukan secara sistematis dan meluas. Di antaranya bahwa kegiatan yang berlangsung di gedung YLBHI/LBH Jakarta adalah kegiatan terkait PKI, dan di dalamnya menyanyikan lagu genjer-genjer dan lain-lain, padahal semua tudingan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak mendasar. Akibat aksi tersebut kaca gedung pecah dan rusak, sekitar 20 orang terluka akibat lemparan batu.

Padahal YLBHI dan LBH Jakarta telah berulang kali menjelaskan bahwa tidak ada acara terkait PKI. Aparat kepolisian mulai dari Kapolsek Menteng, Kapolres Jakarta Pusat, Kabaintelkam Mabes POLRI juga Kapolda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi langsung, melihat semua bahan, mengawasi terus menerus dan mengakui serta menjelaskan kepada massa bahwa tidak ada acara yang berkaitan sama sekali dengan PKI atau Komunisme. Tetapi massa tidak mau mendengar bahkan melawan aparat.

Peritiwa ini sangat patut disesalkan karena mempertontonkan sikap intoleransi dan menggunakan cara-cara kekerasan serta beberapa pihak menyebarkan informasi palsu (hoax) guna mempropaganda dan menyesatkan masyarakat agar tergerak melakukan aksi kekerasan dan intoleran.

Untuk itu, Berbagai elemen masyarakat Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Sulsel Untuk Demokrasi, dengan ini menyatakan sikap:

Makassar, 19 September 2017

SOLIDARITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI