Gerakan #ReformasiDikorupsi adalah gerakan perlawanan rakyat terhadap seluruh kebijakan yang diciptakan oleh Rezim anti Demokrasi yang dimana seluruh kebijakan tersebut akan mencabut hak-hak demokrasi kita sebagai warga negara Indonesia.

Sejatinya, baik rancangan maupun revisi undang-undang yang dilahirkan merupakan satu cerminan bahwasanya pemerintah hari ini adalah pemerintahan yang anti rakyat

Mulai dari revisi uu kpk, revisi uu ketenagakerjaan, rancangan uu pertanahan, kenaikan iuran bpjs dan masih banyak lagi kebijakan yang tidak pro rakyat, melainkan berpihak kepada kepentingan oligarki nasional maupun investor asing.

Situasi diperparah dengan praktek negara dalam membungkam kebebasan ekspresi rakyat dalam menyampaikan aspirasi, yang dimana aparatus POLRI dan TNI yang sering dilibatkan untuk melakukan tindakan represifitas terhadap masyarakat sipil. Mulai dari rentetan aksi protes pada tanggal 24-30 september yang dimana telah memakan korban menjadi bukti bahwasanya negara hari ini sangat anti Demokrasi. Termasuk juga kekerasan yang dilakukan terhadap aktivis dan masyarakat Papua, aktivis lingkungan, jurnalis dan aktivis pro demokrasi yang selalu menjadi korban, baik dalam hal intimidatif, penculikan, dan sampai pembunuhan.

Tambah lagi dengan barisan para kabinet Jokowi-Ma’ruf yang baru sebagian merupakan adalah jendral yang pernah bertugas dimasa rezim Soeharto dan tidak lain adalah bagian dari pelanggar ham masa lalu. Bukti hari ini, adalah wajah demokrasi yang suram dan semakin mempersempit upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi tuntutan dalam penegakan demokrasi dan ham di Indonesia

Dengan ini, kami dari perwakilan berbagai aliansi, mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, perempuan, petani, kaum miskin kota, yang tergabung dalam Rakyat Melawan Oligarki menyerukan kepada seluruh Rakyat Indonesia untuk melakukan aksi protes terhadap negara dan juga sebagai wujud Mosi Tidak Percaya terhadap rezim Oligarki. Namun penting bahwasanya kita membangun persatuan yang lebih luas, persatuan rakyat tertindas untuk menentang segala kebijakan Rezim Oligarki hari ini.

DENGAN INI, RAKYAT MELAWAN OLIGARKI MENUNTUT!

1. Tolak segala rancangan maupun revisi Undang-undang yang tidak Pro Rakyat
2. Segera terbitkan Perppu KPK
3. Segera sahkan RUU PKS
4. Segera sahkan RUU PRT
5. Bebaskan 22 aktivis tahanan politik Papua termasuk Surya Anta dan kawan-kawan tanpa syarat
6. Hentikan kriminalisasi pejuang HAM
7. Tarik TNI/POLRI di tanah Papua
8. Adili koorporasi pembakar hutan
9. Adili aparat pelaku kekerasan pada aksi tanggal 24-30 september
10. Tolak komersialisasi pendidikan dan wujudkan demokrasi kampus
11. Hentikan perampasan ruang hidup rakyat
12. Stop pembungkaman dan intimidasi terhadap pelajar
13. Segera revisi UU No. 2 Tahun 2011 tantang Partai Politik
14. Cabut UUPT No. 12 Tahun 2012

Salam Persatuan Rakyat Tertindas!

Makassar, 28 Oktober 2019

RAKYAT MELAWAN OLIGARKI

ALIANSI MASYARAKAT MELAWAN OLIGARKI, GERAK BURUH MAKASSAR, ALIANSI SELAMATKAN PESISIR, UNHAS BERGERAK, BEM UNM, ALIANSI MAHASISWA UMI, ALIANSI PERTI FAJAR, ALIANSI MAHASISWA UPRI, ALIANSI MAHASISWA POLIMEDIA, ALIANSI PELAJAR MAKASSAR, ALIANSI MAHASISWA UIN (ALMAUN)

Narahubung: 0822 4054 7914/0852 9930 7770