PENEGAKAN HUKUM DAN HAM 2015, DIBEGAL..!!

(Catatan Akhir Tahun 2015 LBH Makassar)

Pada konteks bernegara, terminologi begal, mulai “naik kelas”. Saat ini pengistilahan begal bukan saja mengarah pada kejahatan kelas lumpen, tapi juga kejahatan “kerah putih”. Fakta ini dapat dilihat pada implikasi situasi saat ini. Bahkan, pembegalan oleh kerah putih justru jauh lebih berbahaya dibanding begal lumpen. Sehingga sangatlah tepat bila “begal” dapat menggambarkan perilaku korup penyelenggara Negara. Pada konteks penegakan hukum dan HAM di tahun ini, pembegalan kerah putih inilah yang membajak penegakan hukum, aktif melanggar dan merampas hak-hak masyarakat, kemudian menggunakannya sebagai sarana melindungi diri dan kelompoknya. Mereka mengokupasi perangkat hukum yang ada, membalik 180°arahnya dan mengakibatkan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.Cerminan ini jelas jika didasarkan pada data kasus pendampingan dan hasil analisis LBH Makassar selama kurun waktu 2015. Data dan analisis inilah yang kemudian terekam dan terangkum dalam sebuah Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2015.

Hak Sipil dan Politik

Hak Sipil.Kekerasan masih menjadi hantu masyarakat di Sulsel selama tahun 2015. Dari segi kategori bentuk kekerasanLBH Makassar telah mencatat sejumlah 22 kasus kekerasan yang telah terjadi wilayah Sulawesi Selatan. Kekerasan tersebut mencakup kekerasan secara fisik dengan jumlah 13 kasus, non-fisik dengan jumlah 8 kasus dan 1 (satu) kasus kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Dari segi kategori korban, , terdapat 68 korban, laki-laki berjumlah terbanyak yakni 61 orang, 3 lainnya perempuan, 4 korban lainnya mewakili korban dalam bentuk kelompok. (lihat grafik)

Insitusi POLRI dan TNI masih mendominasi sebagai pelaku tindak kekerasan di wilayah Sulawesi. Terdapat 19 tindakan kekerasan oleh aparat POLRI, 11 tindak kekerasan secara fisik, 7 tindak kekerasan non-fisik dan 1 tindakan turut terlibat dalam kekerasan atas nama agama. Sementara itu TNI melakukan 6 tindakan kekerasan secara fisik, dan massa/ kelompok warga sipil turut melakukan 2 tindak kekerasan non-fisik dan 1 kekerasan atas nama agama.(lihat grafik). Termasuk tindakan pentiksaan yakni terdapat 10 tindakan penyiksaan yang terjadi, dimana 8 tindakan oleh aparat kepolisian dan 2 tindakan oleh TNI. Keseluruhan tindakan tersebut terjadi dengan motif untuk mendapatkan pengakuan dan informasi dari korban secara paksa.

Kondisi ini menunjukkan Stagnasi Reformasi Polri. Aksi kekerasan dan pelanggaran oleh anggota Kepolisian masih marak terjadi, Tiadanya transparansi dan sikap imparsial dalam penanganan kasus-kasus baik pengaduan oleh masyarakat sebagai korban maupun kasus dimana anggota kepolisian sebagai pelaku pelanggaran yang diadukan. Rekomendasi :Audit kinerja Polri dan terapkan sanksi tegas dengan transparan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat dan kasus yang melibatkan anggota Polri sebagai pelaku kekerasan.

Hak Perempuan dan Anak.Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat di tahun ini yang diterima oleh LBH Makassar 5 kasus kekerasan terhadap anak, 3 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 4 kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan subjek korban adalah perempuan.. (lihat grafik). Penyebab terjadinya salah satunya diakibatkan oleh minimnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dan pelecahan seksual. Rekomendasi: Adanya jaminan dan perlindungan hukum dari Negara melalui Apartus Penegak Hukum bagi perempuan dan anak, korban kekerasan dan pelecehan seksual; transparansi dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban kekerasan dan pelecahan seksual.

Hak Politik dan Partisipasi dalam Pemerintahan. Maraknya sengketa terkait Pilkades Serentak yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia tahun ini. Rekomendasi :Adanya dasar hukum penyelesaian persilisihan hasil pemilihan kepala desa dimana mengatur dan mengakui musyawarah desa sebagai mekanisme pertama dan utama.

Anti Korupsi dan Reformasi Peradilan. Tahun 2015, Pelemahan terhadap lembaga pemberantasan korupsi KPK terjadi dengan dikriminalisasinya pimpinan dan staf KPK. Rekomendasi :Segera hentikan aksi kriminalisasi terhadap pimpinan dan staf KPK; Segera lakukan pembenahan dan pembersihan besar-besaran di sejumlah lembaga Negara, termasuk POLRI. Agenda Reformasi Peradilan.Tahun 2015, Kriminalisasi terhadap 2(dua) Komisioner KY dan agenda mengamputasi kewenangan KY atas keikutsertaannya pada Seleksi Pengangkatan Hakim. Rekomendasi :Hentikan aksi kriminalisasi pimpinan KY; kembalikan dan teguhkan kewenangan KY atas proses seleksi calon hakim. Hadirnya RUU Contempt of Court. (1) RUU CoC mengakibatkan tumpah tindih terhadap ketentuan/ regulasi yang sudah ada; (2) menciptakan jurang yang dalam antara masyarakat terhadap peradilan dan melanggara sejumlah hak-hak asasi; dan (3) RUU CoC adalah upaya bablas dalam perlindungan martabat hakim dengan menerapkan ancaman tak berarah tepat. Hakim hanya terikat pada fakta persidangan bukan opini yang beredar di masyarakat. Rekomendasi : Kembalikan marwahperadilan sebagai muara bagi masyarakat untuk mencari keadilan atas segala persoalan yang dihadapinya; prioritaskan pemberadayaan lembaga peradilan dan penegak hukum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dan libatkan partisipasi elemen masyarakat sipil sebagai elemen penting pengawasan eksternal peradilan.

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hak atas Tanah. Kasus tanah dan perumahan menempati isu tertinggi di tahun 2015 yang ditangani oleh LBH Makassar. Sebanyak 35 kasus atas tanah dan perumahan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Jenis Perkara atas tanah dan perumahan cukup beragam, mulai dari persoalan HGU/Hak Pakai/ Hak Garapkepemilikan, jual-beli, persoalan, eksekusi paksa atas tanah/ bangunan, ganti rugi, warisan, dan kawasan hutan lindung (lihat grafik).Negara melalui lembaga pemerintahan dan apparatus keamanannya masih saja terlibat aktif menggerus habis hak warga atas tanah. Rekomendasi :Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah segera laksanakan reforma dan pengelolaan agrarian yang berkeadilan dengan segera menyelesaikan konflik agraria, Kembalikan dan lindungi hak-hak warga atas tanah dan pengelolaannya oleh warga; dan Tindak tegas dengan pencopotan terhadap oknum apparatus keamanan yang terlibat dalam perusakan lahan warga.

Hak atas Lingkungan dan Penghidupan yang Layak. Proyek Reklamasi pantai Makassar dan Perda RTRW berpihak pada modal dan berakibat buruk bagi pemenuhan hak-hak asasi masyarakat yang tinggal dan hidup di pesisir pantai Makassar serta berakibat kerusakan ekologi pantai.Rekomendasi : Hapus alokasi ruang reklamasi pesisir Makassar dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2011 -2031!

Hak Buruh, Miskin Kota dan Konsumen. Aksi PHK dan tiadanya jaminan hidup dan kerja masih menyelimuti buruh sepanjang 2015 baik di perusahaan swasta maupun BUMN.Sebanyak 26 kasus perburuhan masuk ke LBH yang mana secara umum terdapat 3 (tiga) persoalan umum, yakni hubungan kerja (17 kasus), pengupahan/ tunjangan dan jaminan dalam kerja (12 kasus) dan permasalahan kepegawaian/ administrasi terhadap perusahaan (4 kasus)(lihat grafik. Persoalan miskin kota seperti penggusuran dan ha katas hak atas hidup tetap berlangusng misalnya rencana Swastanisasi PD Parkir oleh Walikkota Makassar menggerus hak-hak Juru Parkir Kota Makassar.Rekomendasi: Sanksi tegas bagi perusahaan yang menyalahgunakan sistem kerja kontrak; Penguatan terhadap bidang pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja; Walikota Makassar segera benahi tata kelola PD Parkir dan penuhi hak-hak juru parker yang telah diabaikan oleh PD Parkir.

Makassar, 28 Desember 2015

LBH Makassar

Data dan Grafik Pembegalan HAM di tahun 2015

Data-dan-Grafik-Pembegalan-Hak