LBH Makassar bersama konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel dan KPI Sulsel) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Advokasi Perluasan Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas melalui Layanan Hukum Inklusif yang didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), pada 12 Januari 2024. Monev
Tim LBH Makassar pada Program AIPJ2 kembali meyambangi Bagian Hukum dan Bappelitbangda Bulukumba untuk mendiskusikan Dokumen dan Ranperbup Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas kabupaten Bulukumba, pada 19 Desember 2023. Diskusi ini dilaksanakan dalam bentuk forum Focuss Group Discussion (FGD) di Sekretariat
Melalui Kepala Bagian Hukum Bulukumba, LBH Makassar menerima undangan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengikuti rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Bulukumba tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas, yang digelar
LBH Makassar bersama Konsorsium melaksanakan Konsolidasi Forum Advokasi Layanan Peradilan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba yang ke-9 pada Rabu 8 November 2023 yang bertempat di Ruang Pola Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba. Konsolidasi Forum ini dipandu oleh Haswandy Andy
Bulukumba, 10 Oktober 2023 proses penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas kabupaten Bulukumba kembali dilanjutkan pada forum Focuss Group Discussion (FGD) yang ke-5 yang dilaksanakan di Ruang Rapat kantor Bappelitbangda Bulukumba. FGD ini dipandu langsung oleh Kepala Bappelitbangda Bulukumba,
Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal, Rentan dan Miskin
© LBH Makassar 2023 | Didukung oleh Yayasan Penabulu