Masyarakat Kodingareng Lompo terus menolak tambang pasir PT Royal Boskalis. Setelah berhenti menambang selama beberapa hari, perusahaan tambang pasir asal Belanda ini kembali beroperasi.
Masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan mengalami dampak langsung dari aktivitas pertambangan. Hari ini, perempuan menyerbu rumah jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (23/07).
Warga yang diselimuti amarah berteriak di depan halaman kantor Gubernur Sulsel, mereka meminta bertemu dengan Gubernur dan mendesaknya untuk menghentikan aktivitas tambang pasir laut PT. Royal Boskalis.
Akibat adanya aktivitas tambang pasir laut, wilayah tangkap nelayan menjadi rusak. Hal ini berbanding lurus dengan menurunnya hasil tangkapan nelayan untuk mereka konsumsi dan juga menjadi nilai penghasilan ekonomis guna bertahan hidup di situasi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Kesedihan dan amarah yang bercampur baur kemudian terlontar lantang keluar dari mulut massa aksi dengan teriakan “hentikan aktivitas PT. Boskalis, habis nanti pulau”.
Teriakan-teriakan tersebut tidak jarang berulang. Itu adalah buah dari sakit hati warga akibat tidak adanya penanganan secara serius dari pemerintah untuk menghentikan aktivitas tambang pasir laut PT. Royal Boskalis.
Aktivitas tambang pasir laut PT. Royal Boskalis sempat berhenti selama 5 hari setelah kapal pengangkut pasirnya dihadang oleh para nelayan. Namun pada 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, aktivitas kapal kembali berlangsung dan melintas di sekitar pulau Kodingareng Lompo. Hal inilah yang membuat warga dan para nelayan menjadi gusar.
Jika perempuan mendatangi rumah jabatan gubernur, para laki-laki menghadang kapal Boskalis yang akan membawa pasir ke lokasi proyek Makassar New Port. Perempuan dan laki-laki telah sepakat kembali tugas. Kapal Boskalis yang dihadang warga memutar arah hingga tak bisa sampai ke lokasi penimbunan.
Warga akan terus menghadang kapal tersebut sampai benar-benar berhenti. Mereka tak akan membiarkan kapal Boskalis menambang pasir.
Masyarakat Kodingareng Lompo berharap pemerintah hadir dalam masa lah ini. Tindakan penolakan mereka karena pemerintah tak hadir dalam menyelesaikan masalah ini. Selain tetap melakukan aksi penolakan, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil tindakan sebelum kerugian masyarakat semakin besar dan terjadi korban jiwa.