Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar kembali menggelar rapat kerja daerah (rakerda) untuk menyusun program kerja tahun 2015. Rakerda kali ini memperkuat posisi strategis organisasi demi terwujudnya keadilan sosial. Rakerda dilaksanakan selama 3 hari, 2-4 April 2015.

Di hari pertama rakerda dimulai dengan mengundang dua narasumber yaitu akademisi Unhas Alwi Rahman dan Pimred Fajar Muslimin serta masyarakat dampingan dan organisasi jaringan. Maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan input baik berupa saran, kritikan maupun pandangan dan harapan kepada LBH Makassar. Agenda dilanjutkan dengan refleksi dan kritik oto kritik bersama di internal LBH Makassar serta brainstorming tentang kondisi lembaga kekinian.

Alwi Rahman memaparkan terkait kondisi objektif di lingkup kenegaraan dengan sedang mengalami serba ketidakpastian di semua sektor terutama ekonomi, politik, dan hukum. Ketidakpastian ini niscaya juga berefek tidak hanya pada kebingungan masyarakat tetapi juga seperti menjauhkan harapan pewujudan keadilan sosial. Sementara Muslimin menekankan perlunya membangun hubungan yang erat antara LBH Makassar dengan wartawan dan media-media terutama dalam membantu kerja-kerja advokasi. Masyarakat dampingan dan jaringan pun menekankan pentingnya LBH Makassar untuk lebih meningkatkan intensitas kerja-kerjanya di basis masyarakat serta membantu kerja organisasi jaringan dalam melakukan pengorganisasian masyarakat.

Agenda pada hari pertama dilanjutkan dengan refleksi dan brainstorming di internal LBH Makassar yang dipandu fasilitator M Nawir salah seorang aktivis yang telah lama bergelut dalam organisasi masyarakat sipil. Dalam agenda refleksi dan brainstorming internal, pembahasan mengerucut pada pentingnya melakukan revitalisasi nilai-nila perjuangan Bantuan Hukum Struktural dalam kerja-kerja advokasi LBH Makassar.

Hari kedua diisi dengan agenda penyusunan rancangan program kerja per komisi yaitu komisi I untuk bidang internal dan komisi II untuk bidang eksternal. Ada beberapa isu strategis yang dijadikan dasar yaitu peningkatan kinerja LBH Makassar, baik kapasitas SDM dalam mengimplementasikan BHS, pengkaderan lanjutan dan penambahan referensi hukum kritis, pembenahan sistem informasi dan dokumentasi, serta aspek keberlanjutan organisasi. Isu strategis lainnya yaitu pendidikan paralegal, perluasan dan konsolidasi jaringan, serta pembentukan komunitas.

Hari ketiga diisi dengan agenda penyusunan workplan di masing-masing bidang baik internal dan eksternal. Workplan disusun berdasarkan rencana agenda kegiatan yang telah disepakati dalam pleno. Workplan dilengkapi dengan target, capaian, penanggungjawab kegiatan, serta waktu pelaksanaan dan penganggarannya.

Laporan : A. Muh Fajar Akbar