MAKASSAR – Pendidikan Kawan HAM yang akan dilaksanakan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi dan didukung oleh LBH Makassar ini mengusung tema “Gerakan Kolaboratif Merancang Budaya HAM”. PeKaHAM adalah sebuah program yang diinisiasi oleh KontraS Sulawesi guna membangun pemahaman yang utuh dan mendasar terkait hak asasi manusia dan dilakukan setiap tahun.

Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan di Makassar dan Takalar, mulai tanggal 17-31 Mei 2015. Formulir pendaftaran dapat didownload di website KontraS Sulawesi, lalu dikirim ke panitia PeKaHAM di Komp. Perumahan Permata Hijau Permai Block C/4, Kel. Kassi-kassi, Makassar atau melalui email pekaham@kontrassulawesi.org. Pendaftar harus mengembalikan formulirnya sebelum 10 Mei 2015 berhubung seleksi akan dilaksanakan tanggal 10-16 Mei 2015.

Calon peserta yang disasar adalah mahasiswa aktif yang masih menempuh pendidikan Strata 1, minimal semester IV, pada universitas di Sulawesi Selatan. Calon peserta juga diwajibkan melampirkan curriculum vitae dan disarankan menyertakan rekomendasi dari organisasi/lembaga tempatnya aktif beraktivitas.

Program ini dilaksanakan untuk merespon perkembangan isu dan kondisi nyata yang ditemui oleh mahasiswa sebagai peserta utama pendidikan ini. Selain itu, dalam kondisi kekinian dibutuhkan banyak sumber daya dalam perjuangan HAM agar tidak stagnan tanpa perubahan berarti. Oleh karenanya diharapkan keluaran PeKa HAM nantinya dapat menjadi aktor perubahan yang berkomitmen terhadap upaya penegakan dan menghadirkan kontrol sosial atas beragam ketimpangan dan ketidakadilan struktural dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Selama pelaksanaan kegiatan, panitia akan memberikan sejumlah buku/modul, literatur, dan bahan penunjang belajar lainnya. Di akhir kegiatan, peserta juga akan mendapatkan sertifikat.

Metode yang digunakan dalam pendidikan kawan HAM ini yaitu metode in class dan out class. Metode pendidikan out class nantinya, peserta akan dibawa berkunjung ke basis-basis masyarakat yang sedang mengalami masalah pelanggaran HAM.