Pada tahun 2012 lalu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi (Perpres Stranas PPK) Jangka Panjang tahun 2012-20125 dan Jangka Menengah 2012-2014. Salah satu isu penting dalam Stranas PPK tersebut adalah kementrian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Universitas, menjabarkan dan melaksanakan Stranas PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, melalui Aksi PPK yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun. Dan satu isu yang terwakili terkait Stranas PPK tersebut adalah di bidang lingkungan hidup dan tata ruang.

Nama dan Tema Kegiatan

Kegiatan ini adalah Diskusi tematik bertema “Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dalam Dimensi Tata Ruang Daerah Perspektif Anti Korupsi”

Tujuan Kegiatan

Mendorong tertib hukum dalam bidang perizinan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan tata ruang daerah berspektif anti korupsi
Membangun kemitraan strategis antara organisasi masyarakat sipil (OMS) dengan pemerintah daerah kota Makassar dalam mengkampanyekan pelestarian dan perlindungan hidup dalam dimensi tata ruang
Konsolidasi organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi isu pemberantasan korupsi secara luas

Peserta kegiatan
Peserta kegiatan ini adalah

1. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Makassar
2. Dinas Tata Ruang dan Wilayah Kota Makassar
3. Puslitbang Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin
4. Mahasiswa dan
5. Organisasi Masyarakat Sipil