Menjelang Pemilu 2014 banyak pihak mulai mempersiapkan diri. Mulai dari pelaksanaan dan pengawas pemilu sampai pada kontestan baik berbasis partai politik maupun kandidat independen sudah siap mempersiapkan diri bahkan sudah mempersiapkan diri bahkan sudah memasuki beberapa tahapan awal seperti pendaftaran peserta pemilu dan pemilih. Demikian pula dengan berbagai media baik local maupun nasional dan lembaga-lembaga yang berorientasi profit juga bergeliat mengisi peran dalam pesta ini.

Bagi organisasi mansyarakat sipil, seperti organisasi penyandang disabilitas sudah selayaknya memandang pemilu bukan sekedar arena pertarungan kepentingan antara elemen politik yang dilaksanakan oleh organisasi politik seperti partai politik namun juga menjadi arena bagia setiap Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) untuk mendorong dan memperjuangkan kepentinganya mulai dari mengupayakan pemilu aksesibel sampai pada menyadarkan kontestan akan pentingnya mengedepankan isu disabilitas dalam kebijakan publik.

Dewasa ini hak-hak politik penyandang disabilitas belun dapat dipenuhi dengan baik. Faktanya dalam implementasi pemilu ditingkat local daerah sampai pemilihan presiden sangat jauh dari perspektif disabilitas. UU No 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan umum presiden pasal 5 menyatakan bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah; mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Kebijakan ini berdampak negative terhadap penyandang disabilitas karena dalam kebijakan ini tidak menyertakan penjelasan yang tegas apakah disabilitas termasuk dalam kategori tidak mampu secara jasmani dan rohani. Fakta ini sangat bertentangan UNCRPD (Convention on the Right Of Persons With Disabilitas: (Konvensi mengenai Hak-hak penyandang disabilitas) Pasal 29 Konvensi tersebut mengatur tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan politik dan public termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Tentunya masih banyak persoalan-persoalan baik secara substansi maupun teknis yang menghalangi partisipasi politik penyandang disabilitas.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan Umum 2014 mendatang Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) bekerjasama dengan FAHAM PENCA Provinsi Sulsel didukung The Asia Foundation melaksanakan Diskusi kelompok Terfokus (FGD) untuk Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) “Pemilu 2014 dan Partisipasi Politik Difabel” pada tanggal 7 Desember 2014 di Hotel Jade Jln A.P Pettarani Makassar. Diskusi dipandu oleh M. Joni Yulianto, SPd, M.A., M.P.A Direktur SIGAP, peserta FGD adalah perwakilan dari Organisasi-Organisasi difabel atau aktivis yang konsen pada isu-isu disabilitas. seperti PERTUNI, PERMATA, GERKATIN, PAHAM PENCA (OPD), serta LSM seperti FIK ORNOP, ICJ Sulsel dan LBH- Makassar, AJI Sulsel. Diskusi tersebut menghasilakan beberapa rekomendasi yang akan diserahkan ke Penyelenggara Pemilu, KPU Sulsel dan BAWASLU beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain KPU bersama OPD berperan aktif dalam melakukan pendidikan pemilih/sosialisasi/simulasi terhadap pemilih penyandang disabilitas, Penyediaan TPS yang aksesibel, penyelenggara pemilu wajib menyelenggarakan TPS keliling, KPU harus menfasilitasi sosialisasi Pemilu, simulasi pemili bagi penyandang disabilitas, Penyediaan data berapa jumlah pemilih untuk penyandang disabilitas, Agar dalam melakukan pengawasan Bawaslu berkordinasi dengan OPD dimasing-masing Kab. Kota, Memastikan ketersediaan templet disetiap TPS, KPU Wajib memfasilitasi semua jenis informasi terkait dengan penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas, Dalam pengadaan templat KPU Wajib melibatkan penyandang disabilitas dalam proses desain dan produksi.

Untuk terselenggaranya Pemilu 2014 yang aksesibel bagi Pemilih disabilitas Poin-poin rekomendasi tersebut akan dibuatkan MOU dengan Penyelenggara Pemilu. Rencana hari senin tanggal 10 Desember 2013 Perwakilan-perwakilan Organisasi Penyandang disabilitas akan audiens dengan KPU Sulsel dan Bawaslu untuk menyepakti hasil rekomendasi yang dimaksud.

Laporan : Suharno

Editor : Muh Fajar Akbar