Diskusi Publik
11 Tahun Kasus Munir
“Menagih Janji HAM Jokowi dan Mengingatkan Kapolda Sulsel Baru atas Penyelesaian Kasus Kekerasan yang Mandek”

Latar Belakang

Pada 7 September lalu, publik dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia kembali memperingati meninggalnya aktivis HAM Munir Saib Thalib. Telah melewati satu dekade kematiannya, namun hingga saat ini Pemerintahan Indonesia belum mampu mengusut tuntas dan menghadirkan kehadapan hukum para pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Munir. Penuntasan kasus Munir tentu saja sudah menjadi tanggungjawab Negara, baik dari sisi penegakan hukum dan keadilan serta pengakuan dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Penyelesaian hukum yang dimaksud tidak hanya dijawab dengan mengadili pelaku lapangan tetapi juga mencari dan mengadili semua pihak yang menjadi otak dibalik pembunuhan Munir. Hasil penelusuran Tim Pencari Fakta Kasus Munir sebelumnya menyebutkan bahwa pembunuhan Munir melibatkan lebih dari satu pelaku, bahkan melibatkan Badan Intelijen Negara, dan pembunuhan ini pun terjadi atas motif politik.

Sayangnya, Kejaksaan Agung tidak menindaklanjuti rekomendasi Tim Pencari Fakta ini. Bahkan, akhir-akhir ini Jaksa Agung HM Prasetyo justru menganggap bahwa kasus Munir telah selesai. Mirisnya, hal yang sama juga diungkap oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan menyebutkan bahwa kasus Munir telah diungkap dan proses hukumnya telah selesai.

Kondisi ketidakmampuan Pemerintahan Jokowi-JK atas penuntasan kasus Munir telah terlihat dengan bebas bersayaratnya Pollycarpus Budihari Priyanto pada 28 Desember 2014 setelah sebelumnya Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan No. W11.PK. 01.05.06.0028 tahun 2014 tanggal 13 November 2014 tentang Pembebasan Bersyarat Pollycarpus.

Selain gagalnya penuntasan kasus Munir, sejumlah pelanggaran HAM juga masih terjadi di masa pemerintahan Jokowi, di hampir seluruh sektor. Di Sulawesi Selatan, kekerasan di isu agraria masih terjadi di beberapa wilayah, salah satunya di Takalar; pengesahan Perda RTRW Kota Makassar yang mengalokasikan ruang reklamasi pesisir berdampak buruk bagi para nelayan yang tinggal dan hidup di pesisir Makassar; kekerasan aparat yang masih terjadi dan bahkan sejumlah kasus kekerasan di tahun sebelumnya hingga saat ini masih belum terselesaikan.

Pergantian Kapolda Sulawesi Selatan dari Irjen Pol Anton Setiadji ke Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar di bulan ini, juga menjadi perhatian penting untuk mengingatkan kembali sejumlah Pekerjaan Rumah bagi Kapolda Sulsel baru terkait penyelesaian sejumlah penanganan kasus kekerasan oleh aparat kepolisian dan kasus HAM lainnya yang masih mandek hingga saat ini.

Berangkat dari jabaran kondisi di atas dan sebagai bentuk upaya “Melawan Lupa” atas Kasus Munir dan Penegakan keadilan dan HAM di Indonesia terkhusus di Sulawesi Selatan, maka LBH Makassar bermaksud mengadakan diskusi publik dengan tema “11 Tahun Munir; Menagih Janji HAM Jokowi dan Mengingatkan Kapolda Sulsel Baru atas Penyelesaian Kasus Kekerasan yang Mandek”. Secara umum, diskusi ini diarahkan untuk membangun gerakan bersama “Menolak Lupa” dan penegasan sikap atas tuntutan penyelesaian kasus kekerasan aparat yang terjadi di Sulawesi Selatan serta kasus HAM lainnya.

Tujuan Kegiatan

1. Memetakan bersama polemik rumit penyelesaian kasus Munir dan ancaman kriminalisasi terhadap para aktivis pembela HAM
2. Menjabarkan persoalan dan situasi HAM yang terjadi di Sulawesi Selatan
3. Pernyataan sikap bersama atas hadirnya Kapolda Sulsel Baru dalam kaitannya pada penyelesaian kasus-kasus kekerasan aparat yang mandek dan kasus-kasus kekerasan atas HAM lainnya
   Peserta

Kegiatan diskusi publik in diharapkan akan dihadiri oleh 40 orang yang mewakili berbagai kalangan antara lain:

1. Aktivis NGO
2. Akademisi
3. Aktivis Organisasi Mahasiswa
4. Jurnalis

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan ini akan diselenggarakan pada hari Jumat, 11 September 2015; pukul : 14.00 WITA – 17.00 WITA di Caffeholic Sija, Jl. Topaz, Makassar

Pembicara :

1. DR. Alwi Rahman (akademis dan budayawan)
2. Nasrum, SH (KontraS Sulawesi)
3. AM Fajar Akbar, SH (LBH Makassar)

Moderator : Muhhajir, SH

Download (PDF, 221KB)