Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar ikut merespons sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin merevisi Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Direktur LBH Makassar, Muhammad Haedir mengatakan rencana tersebut semoga bukan hanya sebagai wacana saja akan tetapi betul-betul dibuktikan.
Haedir berharap UU ITE bukan hanya direvisi tapi lebih baik dihapus. Apalagi … Read More
Pandemi Covid-19 telah membatasi ruang gerak manusia di berbagai belahan dunia. Termasuk Indonesia. Namun kepentingan untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi sebagai pijakan membangun peradaban berbangsa dan bernegara tidak boleh melemah. Bahkan sebaliknya harus semakin kuat dijunjung dan ditegakkan.
Pemerintah sebagai pemangku utama yang … Read More
Sampai saat ini, korban penerapan Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan (UUP3H) bertambah. UU yang secara filosofis mengandung semangat mencegah perusakan hutan dari aktivitas korporasi, malah mengkebiri hak-hak masyarakat yang secara turun temurun tinggal di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, tak terkecuali … Read More
Restorative Justice dan Efektivitas Penegakan Hukum
Haswandy Andy Mas
(Direktur LBH Makassar & Anggota Forum Restorative Justice Kota Makassar)
Menjelang berakhirnya tahun 2019 yang baru saja berlalu, warga net sempat dihebohkan dengan video viral berdurasi 30 detik berisi rekaman aksi seorang ibu yang menampar siswi kelas 2 SD di Makassar. Ibu tersebut kemudian … Read More
Oleh : Edy Kurniawan*
Advokat Publik LBH Makassar-YLBHI/Praktisi Hukum & HAM
HAM Di Moncong Senjata
(Catatan Kritis Hari HAM 2019)
Perkembangan kehidupan demokrasi yang begitu pesat, seiring dengan tuntutan penegakan hukum. Telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan dan tanggungjawab negara yang berorentasi pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.
Begitu pentingnya HAM, karena … Read More
Aliansi Gerak Buruh yang menghimpun sekitar 33 organisasi buruh dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menyuarakan tuntutan mereka, di Flyover, Rabu (1/5).
Syamsul, juru bicara para buruh mengatakan, tuntutan utama mereka yakni melawan perbudakan modern. Ia menganggap PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dinilai merampas hak para kaum buruh di berbagai sektor.
“Perbudakan … Read More
Lembaga Bantuan Hukum Makassar menanggapi maraknya politik uang dan isu serangan fajar menjelang pemilu pada Rabu, 17 April mendatang.
“Kondisi ini semakin menghawatirkan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik uang tidak hanya beroperasi pada proses pemilihan legislatif, Pilkada maupun Pilpres. Namun, juga telah menyasar sistem peradilan. Tak sedikit hakim dan panitera … Read More
Baru-baru ini organisasi-organisasi bantuan hukum se-Sulawesi Selatan berkumpul di Makassar untuk membicarakan perlunya sebuah kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas keadilan di Sulawesi Selatan. Hak atas keadilan menjadi penting karena hak atas keadilan merupakan sebuah hak dasar yang paling utama.
Penulis menyebutnya hak dasar yang utama, mengingat hak ini menjadi … Read More
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menggelar penyuluhan hukum dan deklarasi tolak dan lawan praktik politik uang serta ancaman serangan fajar di pemilu 2019, Kamis (11/4/2019).
Pengamat hukum, Arif Wicaksono mengatakan, politik uang tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Masyarakat yang memilih karena diberikan uang oleh calon tidak akan lagi menyambung aspirasinya melalui … Read More
Hukum Adat Dalam Pusaran HGU
Oleh : Edy Kurniawan*
Advokat Publik LBH Makassar-YLBHI/Praktisi Hukum & HAM
Belum lama ini, perhatian publik tersita oleh pernyataan capres petahana Jokowi pada acara debat kedua, mengenai kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) capres penantang, Prabowo Subianto. Publik berharap, pernyataan tersebut bisa menggelinding ke bawah, mengurai … Read More