Jaringan Advokasi
Sesuai dengan eksistensi dan perannya, LBH Makassar selalu memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya gerakan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan posisi tawar masyarakat sipil terhadap Negara. Gerakan rakyat tersebut sebagian besar lahir dari advokasi dan pendampingan LBH Makassar melalui gerakan bantuan hukum struktural dalam membantu para pencari keadilan yang kesulitan mengakses keadilan. Ibarat neraca timpang, sistem penegakan hukum cenderung hanya menguntungkan kelompok pemodal dan acap kali beririsan dengan aparat penegak hukum yang mudah disuap yang semakin menjauh dari prinsip equality before the law).
Hal ini jelas dalam beberapa advokasi kasus struktural yang selama ini dilakukan oleh LBH Makassar seperti kasus konflik sumber daya alam, kasus kekerasan Aparat, kasus perburuhan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk isu-isu anti korupsi dan reformasi peradilan. Persoalan mendasar ada pada level aparatur, terutama dalam aspek profesionalisme baik yang terkait dengan presfektif maupun prilaku. LBH Makassar merasakan hal ini dalam meng-advokasi beberapa kasus struktural yang melibatkan aktor-aktor aparat penegak hukum, pemerintahan, BUMN, serta pengusaha-pengusaha “hitam”. Dampaknya masyarakat sulit untuk mendaptkan keadilan karena penanganan hukum mandek dan tersandera konflik kepentingan (conflict of interest).
Dalam perspektif bantuan hukum struktural, untuk menyelesaikan kasus-kasus struktural tersebut tidak bisa hanya menggunakan sarana sistem hukum konvensional yang timpang saat ini, melainkan diperlukan adanya upaya-upaya luar biasa (ekstra judicial) antara lain dengan lewat kampanye, pengorganisasian serta melibatkan masyarakat dalam bentuk jaringan advokasi. Upaya ini merupakan bagian dari upaya mengkonsolidasikan masyarakat sipil untuk mendorong perubahan sistem yang lebih berkeadilan dan inklusif. Berikut ini beberapa jaringan yang digagas oleh LBH Makassar bersama jaringannya:
- Jaringan Anti Korupsi —– MARS Sulsel
Pelemahan intitusi KPK lewat kriminalisasi pimpinan dan penyidik menjadi pukulan terhadap upaya pemberantasan korupsi, dimana sebelumnya korupsi telah disepakati oleh musuh bersama bangsa ini. Jaringan anti korupsi di Makassar termasuk LBH Makassar memandang kriminalisasi tersebut sebuah bentuk pelemahan terhadap KPK dan perlawan terhadap pemberantasan korupsi. Sehingga adalah penting KPK tetap harus ada dan kuat serta perlunya penyelematan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Sebagai bagian dari gerakan national #saveKPK, LBH Makassar bersama jaringan anti korupsi di Makassar seperti ACC Sulawesi, FIK-Ornop Sulsel, Walhi Sulsel, Kopel, dan lain-lain kemudian mengkonsolidasikan gagasan tersebut dan membentuk jaringan bernama Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Sulsel.
Awalnya MARS Sulsel secara praktis merespon upaya-upaya terhadap pelemahan KPK lewat berbagai aksi-aksi dan kampanye yang dilakukan. Aksi dan solidaritas terhadap KPK hampir setiap minggu dilakukan MARS Sulsel saat proses kriminalisasi terhadap beberapa pimpinan KPK (AS dan BW). Aksi tersebut dilakukan dengan membagikan pernyataan sikap, selebaran dan sticker, berbagai varian dalam aksi MARS Sulsel diantaranya orasi, teatrikal, music dll. Dalam perjalanannya MARS Sulsel tidak hanya digawangi oleh NGO dan akademisi tetapi kemudian diperkuat oleh berbagai elemen gerakan yakni organisasi rakyat dan mahasiswa dan terlibat dalam berbagai konsolidasi. Tempat konsolidasi dilakukan secara bergilir di beberapa kantor atau secretariat anggota jaringan MARS Sulsel seperti di LBH Makassar, ACC Sulawesi, FIK-Ornop, Walhi Sulsel, dan beberapa kampus di Makassar.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap KPK serta kampanye gerakan anti korupsi MARS Sulsel beberakali melakukan konsolidasi dan kegiatan, diantaranya Rapat Akbar Sapu Koruptor dan Festival Anti Korupsi. Rapat Akbar Sapu Koruptor dilaksanakan di STIMIK Dipangera dengan mengundang berbagai elemen MARS Sulsel dan beberapa warga dampingan LBH Makassar. Dimulai dari diskusi, pementasan musik serta penyataan sikap Sapu Koruptor. Kegiatan ini layaknya rapat warga karena sebagian besar peserta dihadiri oleh warga yang nota bene adalah dampiangan LBH Makassar. Dalam rapat ini peserta rapat sepakat untuk menyatukan sikap untuk melawan koruptor dan kriminalisasi KPK.
MARS Sulsel juga sukses dalam menyelenggarakan Festival Anti Korupsi, kegiatan dilaksanakan mulai siang hingga malam hari di kawasan benteng Fort Roterdam. Kegiatan ini disesaki oleh ribuan pegunjung yang didominasi oleh pemuda dan mahasiswa mulai siang hingga malam hari. Berbagai kegiatan dalam festival ini antara lain pameran lukisan yng bertema anti korupsi, pameran foto kegiatan-kegiatan MARS Sulsel, permainan dari SPAK, dongen anak, pementasan teater, testimony dari plt KPK (AS dan BW) dan tokoh masyarakat, hingga penampilan band Simponi dan Robi Navicula.
- Jaringan Anti Kekerasan Aparat
Proses penegakan hukum dan pengamanan dijalankan oleh aparat masih cenderung mengabaikan perlindungan hak-hak hukum dan rasa keadilan masyarakat termasuk terhadap golongan atau kelompok-kelompok masyarakat minoritas dan marginal, seperti Ahmadiyah, Syiah, LGBT, dan lain-lain. Sepanjang tahun 2014 sampai sekarang LBH Makassar menangani 18 kasus kekerasan aparat yang masih mandek sejak dari tahun 2009 – 2015. Advokasi untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus tersebut dilakukan dengan melibatkan jaringan dan dampingan LBH Makassar. Diawali dengan melakukan konsolidasi yang diikuti oleh NGO seperti Kontras Sulawesi, ACC Sulawesi dll, organisasi mahasiswa serta korban-korban kekerasan aparat, termasuk dengan memfasilitasi dan menguatkan aliansi yang telah ada seperti Koalisi Masyarakat Demokratik (KAMRAD) dan Solidaritas Rakyat Anti Kekerasan (SORAK).
LBH Makassar mengawali dengan melakukan launching data kekerasan aparat di Sulsel, launching menghadirkan jaringan dan media cetak dan elektronik, dan dilajutkan dengan diskusi publik tentang penanganan kasus-kasus kekerasan. Paska kegiatan terebut issu kekerasan aparat dan penanganannya yang mandek kemudian menjadi diskursus di masyarakat dan dilanjutkan dengan membuka posko pengaduan atas kasus kekerasan dan atau kasus mandeg serta melakukan pendataan. Beberapa agenda yang smenetara dilakukan adalah melakukan pengorganisasian korban kekerasan aparat, melakukan kampanye penuntasan proses kasus-kasu kekerasan dan mendorong gugatan baik bersama dengan koalisi nasioanl maupun gugatan oleh jaringan di Makassar. Jaringan anti kekerasan aparat ini pula akan disinerjikan dengan agenda advokasi reformasi polri lewat peninjauan fungsi dan kewenangan polri.
- Jaringan Advokasi Tata Ruang Kota Makassar
Jaringan advokasi lainnya sementara berjalan dan melibatkan LBH Makassar adalah advokasi RTRW dan reklamasi Kota Makassar. Ranperda RTRW sebelumnya telah lama mengendap di DPRD Kota Makassar dan nyaris tidak terdengar di public muatan dan prosesnya pembahasannya. Apalagi salah satu bagian dari RTRW tersebut adalah terkait dengan reklamasi pantai Makassar. LBH Makassar berdasar mandatnya dan sebagai salah satu anggota WALHI Sulsel memandang pentingnya kebijakan tersebut diketahui oleh warga Makassar dan sekaligus terlibat dalam pembahasannya. LBH Makassar dan WALHI kemudian memulai mengkonsolidasikan beberapa jaringan untuk rencana advokasi kebijakan tersebut.
Konsolidasi jaringan tersebut melahirkan Aliansi Tolak Reklamasi, aliansi ini melakukan ebberapa advokasi dintaranya mendorong keterlibatan CSO dan warga dalam pembahasan Ranperda RTRW lewat RDP, menjadikan Ranperda RTRW dan Reklamasi sebagai diskursus public serta melakukan penyadaran terhadap warga khususnya warga pesisir yang akan terkena dampak kebijakan tersebut. Apalagi selama ini beberapa warga kawasan pesisir harus rela kehilangan kawasan mata pencaharian mereka sebagai nelayan dan pencari kerang. Penolakan aliansi berdasar karena keijakan ini tidak memiliki kajian akademik, termasuk Ranperda RTRW yang tidak diserta naskah akademik, reklamasi tidak memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Ranperda RTRW tidak berprestif HAM terutama Hak Ekosob, serta dugaan penyalahgunaan ketentuan pidana untuk mengkriminalisasi warga di sekitar pesisir pantai Makassar.
Comments
No comment yet.