YLBHI-LBH Makassar bersama anggota konsorsium yang terdiri dari PPDI Sulsel, HWDI Sulsel, dan KPI Sulsel dengan kerjasama AIPJ2 gelar Focus Group Discussion Expert Review Modul Training Paralegal berperspektif inklusi di hotel Jolin Makassar (31/01). FGD ini dihadiri oleh M. A. Fajar, S.H (LBH Makassar), Abdul Azis (mantan Direktur LBH Makassar), ... Read More
01
Feb2019
31
Jan2019
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menyoroti adanya kelebihan kapasitas (overcrowding) yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) Klas IA Makassar. Kepala Divisi Hak Sipil dan Keberagaman LBH Makassar, Abdul Azis Dumpa mengatakan, masalah overcrowding di rutan/lapas memang kompleks, sehingga mengatasinya juga mesti menyeluruh ... Read More
30
Jan2019
Upaya penyelesaian hukum melalui jalan Restorative Justice (RJ) terus digalakkan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menggandeng instansi terkait untuk membentuk forumnya secara khusus.
Kemarin, forum itu digodok melalui Focus Group Discussion di Hotel Remcy, Selasa, 29 Januari. Diskusi dengan dukungan The Asia Foundation (TAF) itu menggandeng 25 perwakilan instansi dan institusi ... Read More
26
Jan2019
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menggelar ‘diskusi hukum kritis & sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar mengenai Bantuan Hukum’, pada Jumat, 25/1/2019 di Aula Kantor Kelurahan Bara – Baraya. Peserta kegiatan ini tediri dari tokoh masyarakat, ibu – ibu, dan pemuda di Kelurahan Bara – Baraya.
Disamping itu, LBH sebagai penyelenggara mengundang ... Read More
25
Jan2019
Menjelang finalisasi, LBH Makassar gelar Workshop dalam rangka merevisi draf Naskah Akademik dan Ranperda Bantuan Hukum Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Jolin Makassar, pada 24 Januari 2019. Workshop ini dihadiri oleh Sultan (Direktur Lembaga Hukum Patriot), Abdul Azis (Direktur PBHI), Rosmiaty Sain (direktur LBH APIK), Nasrun ... Read More
23
Jan2019
Belakangan ini, Golput dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Padahal dalam Demokrasi, tidak memilih (Golput) merupakan bagian dari hak, sama halnya dengan hak untuk memilih. Cek Rilis (ICJR, KontraS, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lokataru, PBHI, YLBHI) "Golput dan Kampanye Golput Bukan Tindak Pidana" di sini!
23
Jan2019
Aparat Penegak Hukum perlu menerapkan system Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif agar ada efek jera terhadap para pelaku kejahatan.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Haswandy Andy Mas mengakui pentingnya RJ. Apalagi terhadap jenis tindak pidana yang tidak memiliki korban secara langsung. Misalnya pengguna awal narkotika atau tindak pidana yang ... Read More
11
Jan2019
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), The Asia Foundation dan Pemerintah Kecamatan Panakkukang dalam melaksanakan diskusi publik Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Tertentu, pada 10 Januari 2019 di Kantor Kelurahan Masale, Makassar. Kegiatan ini dihadiri oleh Lurah Karampuang, Lurah ... Read More
02
Oct2018
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar melaksanakan Karya Latihan Bntuan Hukum (KALABAHU) VII yang diawali dengan Seminar Publik dengan tema “Bantuan Hukum Struktural Sebagai Gerakan Sosial” yang dilaksanakan di Jotel Jolin Makassar pada 01 Oktober 2018. Seminar ini diisi oleh Haswandy Andy Mas (direktur LBH Makassar), Muhammad Ridha (akademisi UINAM) dan ... Read More
25
Sep2018
Oleh Edy Kurniawan
Advokat Publik YLHBI-LBH Makassar
Pengaturan kembali struktur penguasaan tanah yang timpang, atau secara luas dikenal dengan istilah Reforma Agraria. Diyakini sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan agraria.
Komitmen pelaksanaan Reforma Agraria terbangun tak lama setelah kemerdekaan Indonesia. Melalui proses panjang (1946-1960), para pendiri republik berhasil mencapai konsensus pada 24 September ... Read More