Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia meluncurkan Kertas Posisi tentang Implementasi UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Jakarta pada hari Selasa, 26 Januari 2016. Kertas Posisi merupakan hasil monitoring dan pemantauan implementasi UU Bantuan Hukum di tahun ke-2. Monitoring dan Pemantauan tersebut dilakukan dengan metode ... Read More
26
Jan2016
26
Jan2016
Kriminalisasi Kritik Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Aset Pemprov Sulawesi Selatan (Gedung PWI SULSEL)
Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan kkritikan sesuai dengan hati nuraninya baik secara lisan maupun tulisan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kebebasan mengelurkan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi kita dan UU HAM. Kebebasan mengelurkan pendapat dan kritikan tersebut diekspresikan oleh salah ... Read More
18
Jan2016
Begal, jika ditinjau secara sosio-kriminologis adalah jenis kejahatan jalanan yang menyasar pengguna jalan. Begal identik dengan tindakan perampasan disertai todongan senjata tajam kepada korban, pada keadaan tertentu, bahkan disertai pembunuhan. Pelaku kejahatan ini rata-rata adalah kelompok miskin kota (lumpen proletariat) yang tidak mendapatkan tempat atau tersisih dari pertarungan memperebutkan ruang-ruang ... Read More
31
Dec2015
Efektifitas dan Transparansi Pemerintahan; Kunci Kesejahteraan Rakyat
(Catatan Perjalanan Program IVLP 2015)
Berdasarkan info dalam Guide for International Visitor yang dibagikan dan penjelasan Tim Kedubes, Program ini bertajuk International Visitor Leadership (IVLP). Sebuah kegiatan dari Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Luar Negeri AS dan dikelolah oleh Kantor International ... Read More
29
Dec2015
Pada konteks bernegara, terminologi begal, mulai “naik kelas”. Saat ini pengistilahan begal bukan saja mengarah pada kejahatan kelas lumpen, tapi juga kejahatan “kerah putih”. Fakta ini dapat dilihat pada implikasi situasi saat ini. Bahkan, pembegalan oleh kerah putih justru jauh lebih berbahaya dibanding begal lumpen. Sehingga sangatlah ... Read More
28
Dec2015
PENEGAKAN HUKUM DAN HAM 2015, DIBEGAL..!!
(Catatan Akhir Tahun 2015 LBH Makassar)
Pada konteks bernegara, terminologi begal, mulai “naik kelas”. Saat ini pengistilahan begal bukan saja mengarah pada kejahatan kelas lumpen, tapi juga kejahatan “kerah putih”. Fakta ini dapat dilihat pada implikasi situasi saat ini. Bahkan, pembegalan oleh kerah putih justru jauh ... Read More
21
Dec2015
Buku kecil ini merekam perlawanan warga dan para pendukung mereka dalam sengketa tanah di Kassi Kassi, Makassar. Sengketa ini memperhadapkan puluhan keluarga berpendapatan rendah dengan seorang pengusaha besar yang mengklaim tanah hunian mereka.
Kasus ini bergulir sejak akhir 2006 hingga awal 2011, melewati berbagai metode intimidasi dan resistensi, ... Read More
19
Dec2015
Paralegal adalah salah satu aktor dalam pemberdayaan hukum masyarakat lewat Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang selama ini dilakukan oleh YLBHI/ LBH Makassar. Posisi strategis yang dimiliki paralegal selain sebagai agen perubahan di komunitas juga menjadi jembatan menuju akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal. Apalagi paralegal ... Read More
15
Dec2015
Ratusan mahasiswa Makassar yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sul – sel bersama LBH Makassar melakukan aksi Demontrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Aksi ini dilakukan dala rangka memperingati hari lahirnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagaimana yang kita kenal sebagai hari Hak Asasi ... Read More
14
Dec2015
Jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia tidak berjalan linier sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dan sejumlah regulasi lain, semisal UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005. Jaminan normatif konstitusional tersebut, hingga ... Read More