Negara Hipokrit, dinilai LBH Makassar sangat mewakili gambaran situasi Penegakan Hukum, HAM dan Demokrasi Tahun 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Hipokrit sebagai munafik atau orang yang suka berpura-pura.
Negara Hipokrit dengan begitu dapat ditafsir sebagai negara yang sering berpura-pura, tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawabnya. Bagaimana tidak, dalam konstitusi kita ... Read More
30
Dec2022
15
Dec2022
Kegaduhan yang terjadi dalam tahapan verifikasi peserta Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan terus berlanjut, beberapa Kabupaten/Kota juga telah mengungkap adanya praktek-praktek kecurangan yang terjadi. Kecurangan dilakukan dengan pola—pola intervensi dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh oknum KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang meminta sejumlah Komisioner dan staf Sekretariat KPU di tingkat ... Read More
12
Dec2022
Pada hari ini Senin, tanggal 12 Desember 2022, pukul 05.35 WITA, bertempat di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Lembaga Bantuan Hukum Makassar, kami yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan yang terdiri atas gabungan Organisasi Masyarakat Sipil, Individu dan Jurnalis yang memiliki komitmen memperjuangkan hak atas transparansi ... Read More
09
Dec2022
Pengadilan HAM Peristiwa Paniai: Bukti Berikutnya Dari Negara Yang Tak Berkutik Melawan Penjahat HAM
Dalam semangat solidaritas terhadap para penyintas dan keluarga korban Peristiwa Paniai 2014, serta di tengah rasa duka atas meninggalnya Yosef Youw (ayah dari Alm. Alpius Youw - korban tewas dalam peristiwa), Koalisi Pemantau Paniai 2014 menganggap vonis bebas terhadap Terdakwa tunggal (Mayor Inf Purn. Isak Sattu) di Pengadilan HAM atas ... Read More
04
Dec2022
Siaran Pers
Koalisi Rakyat Makassar Tolak RKUHP
“RKUHP TIDAK MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN,
MALAH MENAMBAH RUANG KRIMINALISASI”
Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) Koalisi Rakyat Makassar melakukan kampanye untuk Menolak Pengesahan RKUHP, serta Mengawal Implementasi UU TPKS sebagai kebijakan yang lebih melindungi korban. Kampanye dilakukan di Anjungan Pantai Losari Makassar, pada Minggu, 4 ... Read More
02
Dec2022
Tujuan diberikannya kewenangan bagi anggota kepolisian menggunakan senjata api untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum dan menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana tugas dan fungsi kepolisian itu sendiri. Legitimasi memiliki dan menggunakan senjata api bagi aparat kepolisian oleh undang – undang tidak berarti anggota kepolisian bisa secara serampangan menggunakan senjata api yang ... Read More