Berkembangnya proyek pembangunan infrastruktur saat ini, juga sangat berdampak pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam. Dalam rangka pemenuhan jumlah kebutuhan bahan material pembangunan proyek, seperti mineral (biji batuan) terkadang membuat para pelaku usaha mengabaikan dampak yang ditimbulkan seperti kerusakan lingkungan dan perampasan wilayah kelola rakyat.
Kurangnya perhatian pemerintah dalam ... Read More
Siaran Pers
29
Oct2019
Press Release
SEMINAR & LOKAKARYA
MEMBANGUN SINERGITAS ANTAR STAKEHOLDER DALAM MEWUJUDKAN LAYANAN PERADILAN YANG INKLUSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UN CRPD) melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2011, menyusul pengesahan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang didalamnya telah menjamin dan ... Read More
29 October, 2019Rp
29
Oct2019
Gerakan #ReformasiDikorupsi adalah gerakan perlawanan rakyat terhadap seluruh kebijakan yang diciptakan oleh Rezim anti Demokrasi yang dimana seluruh kebijakan tersebut akan mencabut hak-hak demokrasi kita sebagai warga negara Indonesia.
Sejatinya, baik rancangan maupun revisi undang-undang yang dilahirkan merupakan satu cerminan bahwasanya pemerintah hari ini adalah pemerintahan yang anti rakyat
Mulai dari revisi ... Read More
29 October, 2019Rp
22
Oct2019
Berbagai Kebijakan dan regulasi yang dirancang oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang secra pengkajian kritis akan membuat masyarakat indonesia semakin terpuruk yang mengarah pada jurang pembungkaman, pengekangan dan kemiskinan yang akan jauh dari keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang ... Read More
22 October, 2019Rp
19
Oct2019
Dini hari tadi, Jumat sekitar jam 2.30 pagi, kantor LBH Medan telah diserang menggunakan bom molotov yang diarahkan ke atap gedung LBH Medan di Jl. Hindu No. 12 Medan. Peristiwa itu sudah dilaporkan dan saat ini sedang ditangani Polrestabes Kota Medan.
Penyerangan LBH Medan adalah salah satu peristiwa teror kepada Pembela ... Read More
19 October, 2019Rp
06
Oct2019
Kebebasan berpendapat dan berekspresi dimuka umum dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 Pasal 28 ayat 3 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak ... Read More
6 October, 2019Rp
02
Oct2019
Menanggapi Rilis Humas Polres Gowa Sulawesi Selatan (01/10/2019) terkait tindakan aparat Polres Gowa yang melakukan Pemeriksaan dan memasukkan Identitas Para Siswa yang ikut demonstrasi di Fly-Over Makassar dalam Sistem Pencatatan Kepolisian, LBH Makassar dengan ini memberikan pernyataan sebagai berikut :
Bahwa Menginisiasi dan melakukan atau ikut serta melakukan demonstrasi atau ... Read More
2 October, 2019Rp
01
Oct2019
Hidup Rakyat… Hidup Rakyat… Hidup Rakyat….!!
Saat ini di era Presiden Jokowi-JK yang berkolaborasi bersama Legislatif DPR, UU Pokok Agraria kembali mendapat ancaman oleh kelompok oligarki, privat, pemodal dan pengusung status quo dengan mendorong pengesahan RUU Pertanahan yang akan melegitimasi perampasan tanah-tanah rakyat yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dan ... Read More
1 October, 2019Rp
30
Sep2019
Rilis Pernyataan Sikap
Aliansi Bantuan Hukum Anti Kekerasan
“Hentikan Segala Bentuk Brutalitas Aparat dan Pembungkaman Demokrasi”
#RebutDemokrasiSejati #ReformasiDikorupsi #HentikanKekerasan #LindungiRakyat
Aksi demonstrasi sepanjang bulan September 2019 di berbagai kota besar di Indonesia termasuk di Makassar terus mengalami eskalasi kekerasan dan berakhir dengan aksi brutal dan represif dari aparat kepolisian. Para demonstran terus dipaksa berhadapan ... Read More
30 September, 2019Rp
17
Sep2019
Belum kering keringat perjuangan, warga Bara-Baraya kembali digugat oleh Nurdin Dg. Nombong yang mengaku pemilik tanah yang saat ini dikuasai oleh warga, berdasarkan nomor perkara : 239/Pdt.G/2019/PN Mks., tertanggal 10 Juli 2019. Dg. Nombong kembali melibatkan Pangdam XIV Hasanuddin sebagai pihak dalam perkara ini. Sebelumnya, pada tahun 2017 Dg. Nombong ... Read More
17 September, 2019Rp
Comments
No comment yet.